Diskominfo Kaltara Jadi Sampling Penilaian Risiko P3DN oleh BPKP
TANJUNG SELOR, KN â
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah,
M.AP menerima entery meeting Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Kaltara diruang kerjanya, Kantor Gubernur Lantai I, Kamis
(09/01/2023). Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Felix Joni Darjoko mengatakan
tujuan kedatangannya beserta jajaran dalam rangka memulai pengawasan di tahun
2023 di lingkungan Pemprov Kaltara.
Ia menyebutkan, ada
beberapa agenda prioritas pengawasan pada tahun 2023 ini. Salah satunya pada
triwulan pertama adalah penilaian risiko Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) yang difokuskan kepada sektor/urusan Komunikasi dan Informatika.
âUntuk sampling di
Kominfo seperti apa, risiko kinerja, risiko kepatuhan, risiko yang berkaitan
dengan aspek korupsi dan dengan risiko yang berkaitan bottle neck P3DN di
bidang Kominfo. Itu kita ingin membantu mengidentifikasi, menganalisis.
Mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait bisa
menghasilkan suatu rekomendasi untuk perbaikan,â? terangnya.
Ia juga menjelaskan,
masih terdapat beberapa instrument di triwulan-triwulan berikutnya yang
berkaitan dengan P3DN. Seperti kepemiluan yang juga menjadi agenda pengawasan
BPKP. Dan untuk di Kaltara saat ini, adalah membantu Pemerintah Daerah (Pemda)
mengevaluasi perencanaan dan penganggaran.
Ia mengatakan, pentingnya
peran BPKP salah satunya adalah evaluasi. Ia mencontohkan apabila terdapat
program kepala daerah tidak terjabarkan dengan tepat dalam penganggaran maka
mengakibatkan ketidakcocokan.
âKalau seperi ini,
bisa jadi ini tidak mungkin akan efektif. Karena yang dianggarkan tidak
menjawab apa yang ingin dicapai atau anggaran bisa menjawab apa yang ingin
dicapai tetapi tidak efesien. Nah itu coba kita bantu melakukan evaluasi,â?
imbuhnya.
âHarapan kami hal-hal
seperti ini bisa direplikasi oleh inspektorat provinsi atau daerah. Supaya kami
optimal dalam aspek pengawasan sesuai arahan Presiden dan menteri baru-bari
ini, bahwa review itu bukan hanya dari sisi pelaksanaan, review harus dimulai
dari perencanaan,â? tambahnya.
Ia juga mengapresiasi
atas dukungan Pemprov Kaltara terhadap pengawasan ini. Karena dengan keberadaan
APIP/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan BPKP konteksnya adalah membantu
manajemen.
âPak Sekda sangat
mendukung dan meminta pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kaltara untuk
mendukung ketika ada informasi yang kami butuhkan dapat dibantu. Mudah-mudahan
dapat menghasilkan rekomendasi yang tajam, membantu kepala daerah dalam
pengambilan keputusan,â? tuturnya.
Entry Meeting kali ini
Turut dihadiri, Kepala Inspektur Daerah Pemprov Kaltara, Yuniar Aspiati, Kepala
Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ir. Mohammad Taqwim, dan
Kabid Aplikasi dan Informasi DKISP Kaltara, Dedy Harryady, S.Kom.
(Dkisp/Arsyad)
