Ditreskrimum Polda Kalsel Selidiki Dugaan Penipuan Izin Tambang Senilai Rp 20 Miliar
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, Kombes Pol Frido Situmorang (kanan), saat memberikan keterangan terkait perkembangan kasus hukum di wilayah Kalimantan Selatan. (Foto : Istimewa)
KAKINEWS.ID, KALSEL – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan penyelidikan dugaan penipuan yang dilakukan mantan Bupati Barito Timur berinisial HZA .
Penyelidikan tersebut dilakukan atas laporan H Rafi’i Hamdi yang merupakan pemilik PT LMJ melalui pengacaranya Muhammad Rosadi SH. Di mana laporan terkait pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Frido Situmorang menyampaikan, pihaknya memang melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.
“Surat perintah penyelidikan sudah kami terbitkan pada 2 Desember 2025 dengan terlapor HZA,” ujarnya, Rabu (7/1/2025).
Dari laporan polisi yang dibuat, penyidik Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Kalsel melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dari kronologis laporan, harga pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi disepakati Rp20 miliar. Pelapor sudah menyetorkan Rp7,37 miliar kepada terlapor yang kini anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.
Namun, belakangan izin usaha pertambangan CV Paju Epat Raya yang dijual terlapor ternyata tidak teregister dan tidak ada data terdokumentasi pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
Izin usaha pertambangan itu hanya tercatat sebagai pemegang izin usaha pertambangan tahap kegiatan eksplorasi tahun 2012 dan diduga izin usaha pertambangan CV Paju Epat Raya adalah palsu.
