DPPPA-KB Kalsel Gelar Sosialisasi untuk Meningkatkan Peran Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor
BANJARMASIN, KAKINEWS.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) mengadakan kegiatan Sosialisasi Peran Pelopor dan Pelapor Forum Anak Daerah (FAD) Kalsel serta FAD Kota Banjarmasin. Acara yang berlangsung di Aula BKD Pemkot Banjarmasin ini dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Luthfi Saifuddin, dan Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak (PHA) DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, pada Senin (13/5/2024).
Dalam sambutannya, Plt Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan platform penting untuk mendalami peran anak sebagai pelopor dan pelapor dalam pembangunan. Menurutnya, Forum Anak berperan strategis dalam pelaksanaan peran tersebut serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
“Forum Anak adalah wadah bagi anak untuk menjadi pelopor dan pelapor serta terlibat dalam perencanaan pembangunan. Keberhasilan Forum Anak dalam menjalankan peran dan fungsinya bergantung pada kemauan dan kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan,” ungkap Fathimatuzzahra.
Dalam sesi materi mengenai partisipasi suara anak dalam pembangunan, Luthfi Saifuddin menyebutkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan. Ia menekankan pentingnya mengangkat isu suara anak melalui data yang ilmiah, representatif, dan partisipatif untuk memberikan rekomendasi yang tajam bagi program dan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
“Perumusan indikator program dan kegiatan harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Anak perlu dilibatkan agar aspirasi mereka dapat dicermati secara menyeluruh, serta upaya pembangunan harus didasari pada pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai prioritas,” jelas Luthfi.
Lebih lanjut, Luthfi menambahkan bahwa pembangunan yang berperspektif anak harus melihat target sasaran secara khusus untuk membuka akses terhadap pemenuhan hak anak. Ia juga menekankan pentingnya integrasi pendapat anak dalam proses pengambilan kebijakan dan penguatan forum-forum anak untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pengambil kebijakan.
“Pengarusutamaan kebijakan anak perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk media dan influencer, untuk meningkatkan kepedulian terhadap hak anak. Peran DPRD dalam hal ini mencakup legislasi perda yang aspiratif dan responsif terhadap hak anak, anggaran yang proporsional untuk program dan kegiatan hak anak, serta pengawasan yang konstruktif terhadap program-program tersebut,” tambah Luthfi.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Forum Anak dalam pembangunan serta meningkatkan partisipasi anak dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan mereka.(drs/mckalsel)
