DPRD Batola Respon Jalan Longsor Di Desa Tanjung Harapan Panggil BWS
DPRD Batola Respon Jalan Longsor Di Desa Tanjung Harapan Panggil BWS
Komisi III DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) sebagai respon keluhan warga , terkait jalan longsor di desa Tanjung harapan Kecamatan Alalak, Bertempat di Ruang Rapat Komisi DPRD. Senin (13/11/2023)
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, I Putu Eddy Puna Wijaya bersama sejumlah Kepala Satuan kerja (Kasatker) memenuhi panggilan DPRD Batola.
Sedangkan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel Diwakili Deddy Junaidi Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur jalan (KPIJ).
Dari Pekerjaan Umum Penataan Ruang Batola dihadiri Kabid Bina Marga, serta kepala desa dan BPD Tanjung Harapan.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Jamruni serta wakil ketua Komisi Syarif Faisal dan anggota Ahmad Bani, Amanuddin Murad dan Reja Widya Nooor.
Kepala BWS I Putu Eddy menjelaskan bahwa jalan di desa Tanjung harapan sedianya adalah tanggul daerah irigasi rawa (DIR) dan sudah berusia cukup lama, karena di buat pemerintah pusat tentang tahun 1977 sampai 1980 dalam rangka menunjang sistem irigasi pertanian di Batola. Imbuhnya
Seiring pembukaan DIR, permukiman juga berkembang disekitar tanggul tanggul tersebut, selanjutnya tanggul juga banyak dimanfaatkan menjadi jalan utama. Tandas Putu.
Dari beberapa DIR yang telah dibuat di Batola, BWS Kalimantan III menangani 14, diantaranya termasuk Handil Bhakti, tanjung harapan dan jejangkit. ” Itu Sebenarnya tanggul tapi dimanfaatkan menjadi jalan, makanya spesifikasi material yang tersusun sesuai dengan kebutuhan tanggul, bukan jalan” papar Putu Eddy.
” Namun demikian, kami tetap akan berusaham mencari solusi sehingga akses masyarakat tidak terganggu. Imbuhnya.
Kasi KPIJ Deddy Junaidi dalam rapat dengar pendapat tersebut memberikan opsi jangka pendek yang mungkin akan di lakukan adalah pemasangan Bronjong, namun opsi ini tentu tetap dikaji mengingat struktur tanahnya lembek disekitar tanggul.
Sedangkan opsi untuk jangka panjang yang berusaha ditempuh adalah memperoleh Inres Jalan Daerahmenggunakan APBN yang diusulkan daerah kepada pusat.
Dijadwalkan IJD tahap kedua dibuka akhir November 2023, namun syaratnya status jalan sudah tertuang dalam surat keputusan, serta memiliki desain jalan sesuai spesifikasi kementrian PUPR. Ungkap Deddy Junaidi.
Dari hasil Rapat Dengar pendapat tersebut disepakati Usulan Melalui IJD dianggap lebih ideal karena bersifat jangka panjang, namun demikian di utuhkan perjuangan ekstra demi mendapatkan bantuan ini. ” Intinya kami tidak menyalahkan siapapun, juga diyakini BWS telah bekerja sesuai perencanaan. Ungkap Syarif Faisal wakil ketua komisi III DPRD Batola .
Namun begitu harus diakui kondisi jalan di tanjung harapan perlu perlakuan khusus karena material yang labil, jika menggunakan keuangan daerah juga sulit lantaran akan menghabiskan anggaran sebesar 77 Miliar . Pungkas Syarif .
editor by Dirga
