Eks Pimpinan KPK Minta TNI Polri Tidak Berpihak ke Capres Tertentu
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh penegak hukum menjaga netralitas Pemilihan Umum 2024. Polri, Kejaksaan, dan TNI diharap tidak bekerja untuk memenangkan calon tertentu.
“Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan), dan TNI diharapkan selalu imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden atau calon wakil presiden atau calon legislatif tertentu,” kata mantan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2024.
Basaria meminta penegakan hukum dilaksanakan bukan atas kepentingan calon tertentu. Termasuk, kata dia, menjadikan penegakan hukum sebagai alat ‘gebuk’ untuk mengalahkan pihak lainnya.
“Menjamin tegaknya hukum (rule of law), dan bukan rule by law,” tegas Basaria.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti upaya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Anies menekankan, agar sebagai negara hukum maka negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.
“Dalam negara hukum, negara diatur dengan hukum, negara kekuasaan, negara diatur oleh penguasa,” tegas Anies dalam Debat Perdana Capres di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama. “Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan,” ujar Anies
Menurut Anies, permasalahan hukum ini masih menghantui Indonesia. Banyak aturan yang ditekuk pemegang kekuasaan.
“Ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” tegas dia.
Anies menekankan Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga, hukum harus benar-benar ditegakkan. (Medcom)
