Kaki Kalsel Dukung Langkah Perseroda Baramarta
MARTAPURA – Puluhan massa yang tergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Provinsi Kalimantan Selatan, mendatangi Kantor Bupati Banjar, untuk menyampaikan aspirasi secara damai, terkait dukungan regulasi Perseroda Baramarta dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga permasalahan perizinan perumahan yang tidak merata, Kamis (9/2/23).
Saat melakukan aksi damai, mendapat pengawalan aparat kepolisian Polres Banjar, dan Satpol PP Pemkab Banjar.
Adapun tuntutan aspirasi ini dijelaskan oleh Ketua KAKI Kalsel Husaini, bahwa diminta mendukung keberadaan PT Baramarta terhadap regulasi peningkatan PAD, Kabupaten Banjar, dan rekontruksi dalam permasalahan utang piutang yang merupakan warisan manajemen lama.
Kemudian diminta meminta PT Baramata tidak dijadikan alat politik tertentu, yang notabene PT Baramarta milik Pemkab Banjar dan milik masyarakat Banjar yang sangat mendukung peningkatan PAD.
“Sebelumnya ada informasi Perseroda Baramarta, punya tunggakan Hutang, langsung kami croscek,” ucap Husai.
Ternyata, Perseroda Baramarta justru membayar hutang piutang pengurus warisan terdahulu, sehingga pengurus yang sekarang harus membayar piutang tersebut mencapai 400 juta rupiah.
âPengurus sekarang justru membayari hutang terdahulu,â? tegasnya.
Pihak Baramarta, kini terus meningkatkan PAD bagi daerah, dengan melakukan koordinasi dengan pihak Pusat, karena persoalan Pertambangan itu kewenangan pihak pusat, bukan daerah maupun Provinsi. Sehingga pemenuhan pengiriman Batubara ditentukan pusatnya sesuai kontrak., jika tidak memenuhi kontrak kuota kuota, maka akan mendapat Finalitas.
Nah untuk itu, Husai mengingatkan untuk tidak menyampaikan pendapat, dan akhirnya akan diamanatkan.
Perlu diketahui sebelumnya, satu hari yang lalu Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalsel menggelar aksi demo di halaman kantor Bupati Banjar, Rabu (8/2/23).
Kedatangan mereka untuk menuntut penutupan PT Baramarta. Alasannya, perusahaan plat merah tersebut menilai mereka selalu merugi dan tidak memenuhi target PAD.
“Perusahaan daerah itu dibentuk untuk menambah pencarian ke daerah. Tapi, kalau setiap tahun mengalami kerugian, hal ini menjadi pertanyaan,” ucap Koordinator Aksi Demonstrasi, Aliansyah. (Haf)Â
