KAKI Kalsel Minta Kejari HSS Cermat Telaah Laporan Dugaan Korupsi
Ketua Kaki Kalsel Akhmad Husaini SH.MA(Foto :Dok Pribadi)
KAKI.News, BANJARMASIN– Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, H Akhmat Husaini SH MA, meminta Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan (Kejari HSS) lebih cermat dan selektif dalam menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang beredar di masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul beredarnya surat pemanggilan klarifikasi dari Kejari HSS terhadap seseorang bernama M Yf terkait dugaan kasus korupsi.
Pria yang akrab disapa H Usai ini menilai, laporan yang beredar perlu ditelaah secara mendalam agar tidak menimbulkan kegaduhan publik tanpa dasar yang kuat.
“Saya sebagai pemerhati masyarakat berharap Kejari HSS menelaah laporan tersebut secara hati-hati. Jangan sampai proses hukum berjalan tanpa didukung bukti dan kelengkapan data yang memadai,” ujar H Usai Jumat (13/2/2026).
Aktivis antikorupsi yang kerap melakukan aksi di Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK Jakarta itu menegaskan, penegakan hukum harus tetap menjunjung prinsip objektivitas dan profesionalitas.
Menurutnya, laporan yang tidak disertai bukti kuat justru berpotensi meresahkan dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Saya menilai laporan seperti ini bisa saja bermuatan kepentingan pribadi dan tidak murni demi kepentingan penegakan hukum,” tegasnya.
H Usai juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak mudah terjebak pada laporan-laporan yang diduga direkayasa oleh oknum tertentu.
dan di temgarai hanya kamulpase untuk kepentingan pribadi bukan untuk penegakan hukum,
Ia menilai, kondisi tersebut justru bisa mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
“Kasihan Kepala Daerah /Bapak Bupati HSS kalau terus-menerus dihadapkan dengan isu-isu semacam ini. Bagaimana mau fokus membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika selalu dibebani laporan yang belum tentu faktual,” dan tidak disertai bukti pendukung
Meski demikian, Usai menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, selama dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis pada alat bukti yang sah.
“Kami tidak anti proses hukum. Tapi hukum harus berjalan secara adil, bukan dijadikan alat kepentingan,” pungkasnya.
