Kaki Kalsel Sampaikan Dugaan Penyalahgunaan IUP di Kalsel ke KPK.
Jakarta, KN – Massa Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel dan KAKI Perwakilan di Jakarta, menyampaikan Aspiras Ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Atas dugaan penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) di beberapa lokasi di Kalimantan Selatan, Kamis (10/8/23).
âIya, kami telah menyampaikan masalah tata kelola pertambangan batubara di Kalsel,â? A Husaini, Ketua KAKI Kalsel.
Pihaknya mendatangi ke KPK untuk melaporkan dugaan korupsi atau berbagai dugaan penyimpangan. termasuk laporan adanya dugaan penyalahgunaan IUP, salah satunya kepada PT GS.
âDari informasi, pihak KPK saat ini fokus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap IUP yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi,â? jelasnya lagi.
Seperti beberapa masalah dalam IUP yang tidak memiliki deposit atau kandungan batubara.
Namun, Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) diterbitkan, padahal deposit sudah habis.
Ini didiga terbitannya RKAB tersebut hanya memfasilitasi dugaaan batubara ilegal, atau memakai dokumen terbang, yang ada sejak tahun 2015.
“Tapi silahkan cek di kementrian ESDM, RKAB dan kuota pasti diterbitkan,â? ucapnya
â?Kita telah menyampaikan agar diproses dan PPATk segera telisik aliran dana dari IUP tersebut,â? ujarnya.
Tak hanya itu KAKI Kalsel juga membawa dugaan permasalahan tambang yang ada di Kabupaten Tabalong yakni Mantimin Coal Mining (MCM).
Pasalnya lanjut Husaini, MCM sempat diprotes masyarakat karena luas konsesinya diduga menyentuh hutan meratus.
Makanya banyak pemberitaan dan gugatan Walhi di Jakarta yang dimenangkan oleh Walhi.
Dan akhirnya MCM tidak jadi melakukan ekplorasi di wilayah HST dan Balangan. âDiduga PK2B dari MCM dilakukan pencuitan dan akhirnya tambang di alihkan ke Tabalong.
Permasalahan aktivitas tidak memiliki Jalan Hauling sehingga angkutan melewati jalan negara.
Harusnya UP ini tidak bisa produksi karena tidak memiliki jalan hauling informasi bahwa mereka diduga kordinasi dengan polda masalah melewati jalan negara,â? ucapnya di hadapan pihak KPK.
