Lindungi Perempuan dan Anak, Pemkab Balangan Bikin Program Inovasi DEPAN
Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPPPAPPKBPMD Balangan meluncurkan program inovatif bernama DEPAN (Desa Peduli Anak).
Program ini bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sahrudin, menyampaikan bahwa program ini menitikberatkan pada sosialisasi dan pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap desa.
Fokus utamanya adalah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara langsung di tingkat desa.
“Penerapan inovasi DEPAN dengan tujuan berupaya membangun kesadaran masyarakat dan mengubah pemahaman, sikap, serta perilaku yang mendukung perlindungan anak,” ujar Sahrudin.
Sebelum adanya program DEPAN, pendekatan serupa hanya dilakukan di tingkat kecamatan, namun dinilai kurang efektif karena hanya diikuti oleh perwakilan desa.
“Oleh karenanya supaya lebih dekat dan mengena serta tepat sasaran, maka dibentuklah program inovasi DEPAN. Melalui program ini, pemerintah langsung datang ke setiap kecamatan kemudian turun ke desa untuk melakukan sosialisasi kepada kepala desa serta dua orang perwakilan forum anak desa,” jelas Sahrudin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DEPAN bertujuan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan anak-anak di desa, serta menyediakan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dan menyalurkan kreativitas, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu kekerasan.
Program DEPAN juga dinilai mampu mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar memenuhi indikator Desa Layak Anak, serta diharapkan dapat mendorong pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak di Balangan.
“Terbentuknya DEPAN kami harapkan juga dapat melakukan pembinaan, sehingga pemerintah bisa menumbuhkan generasi-generasi baru yang mengerti akan hak-hak anak dan masyarakat yang memahami akan kekerasan di desa atau kelurahan,” pungkasnya.
