Mendagri Tito Sebut Ketidaknetralan KPUD Sumber Konflik Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebagian besar sumber konflik pilkada berasal dari ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Tito mengungkap ada calon kepala daerah yang sudah menaruh orang sejak awal di KPUD. Hal itu dilakukan untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilu.
“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPUD. Karena masang anggota KPU komisioner,” kata Tito pada Rakor Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, dikutip CNN Indonesia pada Rabu (13/11).
Tito mengatakan pemilihan anggota KPUD sudah mirip pemilihan kepala daerah. Masing-masing calon berlomba menempatkan orang mereka.
Selain itu, kata Tito, hal itu juga terjadi dalam pemilihan anggota Bawaslu daerah. Dia mengatakan ketidaknetralan penyelenggara menjadi pemicu konflik di daerah.
“Bagaimana mau netral? Kalau enggak netral, aparat keamanan hanya dapat limpahan cuci piring saja,” ujarnya.
Dia meminta para penegak hukum tegas terhadap urusan netralitas penyelenggara. Tito juga berharap aparat keamanan bisa memetakan potensi konflik di daerah menjelang pilkada.
“Kemampuan memetakan oleh aparat keamanan, TNI, Polri, baik operasional maupun dari BIN, maupun intelligence-nya itu jadi kunci,” ucap Tito.
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), Akhmad Husaini, membenarkan ucapan Tito Karnavian. Husaini merujuk fakta kisruh Pilkada di Kalsel, khususnya Pilkada Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.
“Fakta dalam pilkada di Kalsel cukup menjadi perhatian publik yakni Pilkada Banajrbaru dan Kabupaten Banjar,” kata Husaini.
