OTT KPK Bongkar Busuk Pajak dan Bea Cukai, MAKI Desak Bersih-Bersih Total
Boyamin Saiman (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka aib serius di jantung pengelolaan keuangan negara. Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbaru menyasar pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan merembet ke lingkungan Bea dan Cukai. Rangkaian penindakan ini mempertegas satu fakta telanjang: Pajak dan Bea Cukai tengah berada di fase darurat korupsi.
Skandal ini langsung memantik reaksi keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Organisasi tersebut mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar berhenti bermain aman dan segera melakukan pembersihan total di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. MAKI menilai, praktik busuk di dua institusi strategis itu bukan insiden sporadis, melainkan penyakit kronis yang dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau OTT dilakukan secara masif di semua kantor Pajak dan Bea Cukai, saya yakin banyak yang kena. Potensinya ada di mana-mana, karena dugaan korupsinya memang sudah terlalu banyak,” tegas Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Kamis (5/2/2026).
Boyamin menyebut persoalan di tubuh Pajak dan Bea Cukai bukan cerita baru. Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, mulai dari penyelundupan kendaraan hingga barang mewah, namun praktik-praktik tersebut terus berulang seolah kebal hukum.
“Ini bukti bahwa kondisi Pajak dan Bea Cukai sedang tidak baik-baik saja. Pembenahan yang selama ini dilakukan tidak efektif. Kenakalan aparat masih marak, penyelundupan juga jalan terus,” ujarnya tanpa tedeng aling-aling.
Menurut Boyamin, wacana pencopotan seluruh pimpinan di lingkungan Pajak dan Bea Cukai bukan tindakan ekstrem, melainkan langkah rasional dalam situasi darurat. Ia menegaskan, reformasi struktural tanpa penegakan hukum hanya akan menjadi jargon kosong.
“Kalau Pak Purbaya berani mencopot semuanya, itu justru masuk akal. Pembenahan saja tidak cukup. Harus ada penindakan. Saya dukung penuh KPK untuk terus melakukan OTT di Pajak dan Bea Cukai. Tanpa penindakan, mereka tidak akan takut. Mereka hanya merasa sial kalau tertangkap,” katanya.
Ia menambahkan, OTT harus diperbanyak agar menciptakan efek kejut yang nyata. Tanpa tekanan hukum yang konsisten, pola korupsi akan terus berulang dengan wajah dan modus yang sama.
“OTT itu kunci pembenahan. Tapi harus dibarengi tindakan tegas dari Menteri Keuangan. Aparat nakal yang dirumahkan, ya benar-benar disingkirkan, bukan sekadar diparkir,” tandas Boyamin.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggelar OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan tiga orang, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.
“KPK mengamankan tiga orang. Salah satunya Kepala KPP Madya Banjarmasin. Saat ini yang bersangkutan sedang dibawa ke Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (4/2).
Tak hanya berhenti di Kalimantan Selatan, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai di Jakarta. Operasi tersebut diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengurusan impor—kembali menjadi tamparan keras bagi institusi yang seharusnya berdiri di garis depan menjaga penerimaan negara.
