OTT KPK di Banjarmasin soal Kasus Restitusi Pajak, Pejabat yang Dicokok Masih Dirahasiakan!
KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelanjangi wajah buram birokrasi perpajakan. Kali ini, pejabat pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, diciduk langsung di kantor terkait dugaan permainan kotor dalam proses restitusi pajak.
OTT tersebut menjadi sinyal keras bahwa praktik bancakan pengembalian pajak masih berlangsung di balik meja pelayanan negara. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memastikan penindakan itu berkaitan langsung dengan skema restitusi pajak yang rawan diselewengkan.
“(Kasus terkait) restitusi pajak,” singkat Fitroh namun tegas kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).
Penangkapan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Lokasi OTT di dalam kantor negara ini memperkuat dugaan bahwa praktik lancung tersebut bukan kerja individu semata, melainkan memanfaatkan kewenangan struktural yang seharusnya melayani kepentingan publik.
“Benar ada OTT di Kalimantan Selatan. Di KPP Banjarmasin,” kata Fitroh menegaskan.
Hingga kini, KPK belum membuka jumlah pihak yang diamankan maupun identitas pejabat pajak yang terjaring. Namun, lembaga antirasuah menegaskan seluruh pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif dan masih berstatus terperiksa.
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang dicokok dalam operasi senyap tersebut. Publik kini menanti, apakah kasus ini akan berujung pada penetapan tersangka atau kembali tenggelam seperti sejumlah perkara pajak sebelumnya.
Sebagai informasi, restitusi pajak adalah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari negara kepada wajib pajak. Proses ini kerap disebut sebagai “lahan basah” korupsi karena melibatkan diskresi pejabat dan nilai uang yang tidak sedikit.
OTT di Banjarmasin ini menambah daftar panjang skandal di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Penindakan ini sekaligus menjadi ujian nyata komitmen KPK dalam membersihkan sektor perpajakan yang selama ini dianggap kebal dan tertutup.
Publik menunggu satu hal: apakah KPK berani membongkar praktik ini sampai ke akar, ataukah kasus ini hanya berhenti pada level bawah tanpa menyentuh aktor yang lebih besar.
