Pasang Spanduk di Flyover, LPKPB Desak Audit Proyek Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin Rp30 Miliar
KAKINEWS.id, BANJARMASIN – Lembaga Pengawal Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LPKPB) Kota Banjarmasin melancarkan aksi simbolik mengejutkan, Selasa (6/5/2025) siang.
Sebuah spanduk raksasa dibentangkan di atas jembatan Flyover Km 4,5 Jalan Gatot Subroto, menuntut audit atas proyek pembangunan rumah dinas Wali Kota Banjarmasin yang menelan anggaran lebih dari Rp30 miliar.
Tulisan besar dalam spanduk itu berbunyi: “Audit dan Usut Tuntas Anggaran Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin baru yang menghabiskan 30 M lebih!”menjadi perhatian para pengendara yang melintas dan memicu diskusi hangat di masyarakat.
Ketua LPKPB, Chairil R, menyebut aksi ini sebagai bentuk “alarm moral” terhadap kebijakan anggaran pemerintah kota yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak warga.
“Kami geram, saat kota ini menghadapi krisis sampah dan diminta melakukan efisiensi anggaran, justru pemerintah menggelontorkan dana fantastis untuk bangunan mewah. Di mana hati nurani Kepala Dinas PUPR?” tegas M. Rama Syarif, koordinator aksi.
Dalam orasinya, LPKPB tidak hanya menyorot Wali Kota, tetapi juga Kepala Dinas PUPR dan jajarannya yang dianggap bertanggung jawab penuh atas proyek kontroversial tersebut. Mereka mempertanyakan prioritas pembangunan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan dasar warga seperti pengelolaan sampah dan infrastruktur publik.
“Kami butuh solusi soal sampah, bukan rumah dinas megah,” tambah Chairil R, memperkuat sikap kritis lembaganya.
Aksi tersebut berlangsung damai tanpa mengganggu arus lalu lintas. Namun, LPKPB memastikan ini bukan aksi terakhir. Mereka berencana melanjutkan tekanan dengan mengajukan surat audiensi ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin besok, guna mendorong dilakukannya audit terhadap proyek rumah dinas tersebut.
“Kalau tak ada respon dari Dinas PUPR maupun pemerintah kota, kami akan terus suarakan ini sampai ada kejelasan,” pungkas Chairil.
