Pelayanan Puskesmas Sebamban II Disebut Belum Optimal, Warga Keluhkan Tenaga Medis Minim Meski Fasilitas Lengkap
Dr Irfan Syah Tofan Kepala Puskemas Sebamban II ,Sabtu 15 Noprmber 2025. (Foto : istimewa)
KAKINEWS, ANGSANA— Pelayanan di Puskesmas Sebamban II, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, kembali mendapat sorotan dari warga. Padahal, dari sisi bangunan dan fasilitas, puskesmas ini tergolong sangat memadai karena dibangun melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Borneo Indo Bara dengan nilai sekitar Rp20 miliar.
Bangunan dua lantai yang berdiri di Desa Karang Indah itu memiliki ruang rawat inap, ruang pelayanan umum, ruang kebidanan yang dilengkapi inkubator, klinik gigi, hingga fasilitas telemedicine yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter spesialis melalui video conference. Puskesmas ini bahkan pernah menerima penghargaan sebagai Puskesmas Telemedicine pertama di daerah tersebut.
Namun, sejak diserahterimakan kepada Pemkab Tanah Bumbu sekitar lima tahun lalu, kondisi gedung kini tampak kusam. Beberapa kursi pengunjung mulai terkelupas, sementara keluhan utama warga adalah pelayanan yang dinilai belum maksimal.
Keluhan Warga: Pelayanan Bagus, Tapi Perlu Dokter Spesialis
Ibu Siti Kadijah, warga yang keluarganya dirawat inap, mengatakan puas dengan keramahan petugas dan layanan BPJS yang memudahkan masyarakat.
“Pelayanan di sini ramah, cepat, dan gratis karena pakai BPJS. Kami sudah beberapa kali berobat di Puskesmas ini, semoga ke depan lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Senada, Imam Bodino, warga lainnya, mengungkapkan perlunya peningkatan layanan tenaga medis.
“Perawatannya baik, tapi kami ingin ada dokter spesialis. Itu yang paling dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Pihak Puskesmas Jelaskan Kendala Utama
Kepala Puskesmas Sebamban II, dr. Irfan Syah Topan, menjelaskan bahwa pembangunan gedung dan sarana prasarana memang berasal dari dana CSR PT Borneo Indo Bara, sedangkan alat kesehatan laboratorium dan kebutuhan pendukung lainnya disediakan Pemkab Tanbu melalui APBD dan APBN.
Menurutnya, secara fasilitas, Puskesmas Sebamban II sudah sangat memadai untuk meningkatkan layanan. Masalah justru terjadi karena keterbatasan tenaga medis dan paramedis akibat adanya moratorium penerimaan pegawai dari pemerintah pusat.
“Kami punya anggaran, tetapi tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Idealnya, Puskesmas rawat inap harus memiliki empat dokter.
Namun karena tidak boleh menambah pegawai, pelayanan tidak bisa optimal,” tegasnya, Sabtu (15/11/2025).
Saat ini pihaknya menunggu pengesahan Peraturan Bupati Tanah Bumbu terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika sudah sah, pihak puskesmas bisa mengelola keuangan sendiri dan mendatangkan dokter spesialis.
“Kami berharap Perbup BLUD dan remunerasi segera disahkan. Kalau sudah BLUD, kami bisa menghidupkan kembali MCU (Medical Check Up). Bayangkan, ribuan karyawan perusahaan besar seperti PT BIB dan lainnya bisa melakukan MCU di sini,” jelasnya.
Kritik Ketua KAKI Kalsel: Pemerintah Daerah Harus Hadir Serius
Keluhan warga dan kondisi pelayanan yang tidak optimal meski fasilitas lengkap langsung mendapat sorotan dari Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, H. Akhmat Husaini SH MA kepada wartawan.
Menurutnya, keadaan ini menunjukkan lemahnya perhatian pemerintah daerah dalam memastikan layanan kesehatan berjalan sesuai fungsi, apalagi puskesmas sudah dibangun dengan dana CSR bernilai besar.
“Gedung mewah, fasilitas lengkap, tapi pelayanan terkendala karena tidak ada tenaga medis yang memadai.
Ini ironi. Pemkab seharusnya hadir, jangan hanya membanggakan proyek. Pelayanan kesehatan adalah hak warga,” kritik aktivis antikorupsi yang kerap beraksi di Mabes Polri Kejagung hingga KPK Jakarta ini.
Ia menilai pemerintah daerah harus mempercepat penetapan BLUD dan memastikan puskesmas memiliki tenaga dokter yang cukup agar tidak terjadi pemborosan aset yang sudah dibangun dari dana CSR perusahaan.
