Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Antisipasi Kepadatan Arus Balik Lebaran
Pemerintah telah menyiapkan strategi guna menangani arus balik Lebaran dari Pulau Sumatera ke Jawa. Salah satunya menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi dan mengurai kepadatan di pelabuhan pada puncak arus balik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menugaskan PT ASDP Indonesia Fery (Persero) agar membuat membuat rencana cadangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi sehingga pergerakan menjadi mulus dan tidak terjadi antrean.
Budi Karya pun menginstruksikan agar Surat Perintah Berlayar (SPB) kapal dapat dipercepat dikeluarkan saat dibutuhkan demi kelancaran arus balik. “Intinya, keterpaduan dari regulator, operator dan aparat,” kata Budi Karya dalam keterangannya pada Sabtu, 13 April 2024.
Langkah ini dirumuskan pada Rapat Koordinasi Penanganan Arus Balik Lebaran 2024 di Mapolda Lampung, Jumat 12 April kemarin. Rapat itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi Karya mengatakan komando rencana ini ada di tangan Kapolda dan Gubernur Lampung. Jika ada operator dan regulator yang tidak cekatan, kata dia, bisa ditegur agar pola operasinya lebih baik.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyatakan bakal memaksimalkan Pelabuhan Panjang yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan. Ada tiga kapal yang dioperasikan dari pelabuhan tersebut dengan keberangkatan pukul 12.00, 14.00 dan 16.00 WIB.
“Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, tentunya lebih efisien dari pelabuhan ini sehingga tidak perlu ke Bakauheni,” ujar Budi Karya.
Budi Karya mengingatkan bahwa truk 3 sumbu tidak boleh jalan selama arus balik. Hal ini dikarenakan truk 3 sumbu berpotensi mengganggu perjalanan dan sulit dikendalikan dalam rekayasa lalu lintas.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan rapat tersebut dikhususkan untuk membahas penanganan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni dan Panjang menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ. Menurut dia, ada beberapa hal yang sudah disepakati, di antaranya penetapan tiga kategori delaying system, yakni kategori hijau, kuning, dan merah.
Muhadjir menjelaskan, kategori hijau artinya antrean masuk dalam keadaan normal, maka kebijakan berjalan seperti biasa. Sementara, kategori kuning artinya apabila terlihat sudah ada antrean sepanjang 1 kilometer dari pintu gerbang pelabuhan, maka delay system akan diaktifkan, yakni dengan mengaktifkan 5 rest area dan 4 buffer zone yang ada di lintas tengah maupun lintas timur.
Namun jika antrean kendaraan sudah mencapai 4 kilometer menjelang pintu gerbang, tutur Muhadjir, maka sudah masuk kategori merah. “Penanganan yang akan dilakukan adalah seluruh rest area dan tol khusus akan diaktifkan,” ucapnya. (Tempo)
