Pemkab HSS Sambut Entry Meeting BPK-RI Kalsel Terkait Pemeriksaan Pendahuluan LKPD TA 2025
ekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, menerima Surat Perintah Tugas (SPT) secara simbolis dari Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada acara Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan LKPD TA 2025 di Pendopo Bupati, Senin (2/2/2026).(Foto : MC. HSS)
KAKINEWS, HSS – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Entry Meeting pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten HSS Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Senin (2/2/2026).
Pada kesempatan tersebut, Pemkab HSS diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, serta dihadiri para asisten, staf ahli, Inspektur Kabupaten HSS, kepala OPD, kepala bagian Setda, dan para camat.
Sementara itu, Tim BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan dipimpin oleh Muzni Fauzi selaku Pengendali Teknis, dengan Wahyudi Fazrin sebagai Ketua Tim Pemeriksa.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menegaskan komitmen Pemkab HSS untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD serta kesiapan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan akuntabel.
Entry Meeting ini merupakan tahapan awal pemeriksaan yang bertujuan menyamakan persepsi antara BPK-RI dan pemerintah daerah terkait ruang lingkup, metodologi, serta jadwal pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Sekda HSS juga mengimbau seluruh perangkat daerah agar bersikap kooperatif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data serta klarifikasi yang diperlukan oleh tim BPK, sekaligus menjaga komunikasi dan koordinasi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Melalui pemeriksaan ini, diharapkan kualitas tata kelola keuangan daerah dapat terus meningkat secara transparan dan akuntabel, serta mampu mempertahankan capaian kinerja pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai tanda dimulainya pemeriksaan, dilakukan penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) secara simbolis oleh Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
