Pemprov Kalsel Fokus Atasi Blank Spot, Dorong Pemerintahan Digital yang Inklusif
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya untuk memperluas akses jaringan internet ke seluruh pelosok daerah. Upaya ini menjadi prioritas agar masyarakat di Banua tidak ada lagi yang tertinggal dalam menikmati layanan digital, terutama di era transformasi pemerintahan berbasis elektronik.
Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel yang juga Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 7 persen wilayah Kalsel masih berstatus blank spot atau belum terjangkau sinyal internet. Kondisi ini banyak dijumpai di kawasan berbukit, pedalaman, daerah pesisir sungai, hingga wilayah laut.
“Data inventarisasi ini sudah kami kumpulkan dan akan segera diajukan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Kami ingin wilayah yang masih blank spot segera mendapat jaringan dasar internet, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat transformasi digital,” ujarnya saat menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria Diskominfo Kalsel 2025 di Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025) malam.
Menurut Muslim, sejumlah kota besar seperti Banjarmasin dan Banjarbaru sudah relatif bebas dari kendala jaringan. Namun, tantangan masih besar di daerah dengan kondisi geografis sulit. Karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat.
Muslim menekankan pentingnya peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang menjadi mitra strategis pemerintah. KIM, kata dia, bukan hanya sekadar penyambung informasi, melainkan juga garda terdepan dalam memberikan data lapangan yang akurat serta menangkal berita bohong (hoaks).
“KIM bisa menjadi corong yang efektif dalam menyebarkan informasi valid ke masyarakat, sekaligus membantu pemerintah dalam mengetahui kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Muhamad Muslim menegaskan bahwa transformasi digital tidak bisa hanya bertumpu pada birokrasi. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat, baik melalui budaya digital, literasi, kreativitas, maupun keterlibatan publik di ruang digital.
“Seluruh rekomendasi dari Rakerda ini tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus ada tindak lanjut nyata di daerah. Pemprov Kalsel siap mengawal dan bersinergi agar pemerintahan digital benar-benar terwujud,” tegasnya.
Rakerda dan Komdiphoria Diskominfo Kalsel 2025 menghasilkan sejumlah poin strategis untuk mempercepat pembangunan digital, di antaranya:
- Percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Integrasi penuh program Satu Data Indonesia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai benteng utama keamanan siber di Kalsel.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang modern, efisien, serta mampu melayani masyarakat dengan lebih cepat dan transparan.
Dengan tersisa sekitar 7–8 persen wilayah yang masih blank spot, Pemprov Kalsel memastikan akan terus mengawal program pengentasan keterisolasian digital. Harapannya, dalam waktu dekat seluruh desa dan pelosok Banua bisa terkoneksi jaringan internet.
“Pemerataan akses digital ini adalah pondasi utama bagi Kalimantan Selatan menuju pemerintahan modern, inklusif, dan merata. Tidak boleh ada lagi masyarakat yang tertinggal hanya karena persoalan jaringan,” pungkas Muslim.
