Peran Vital Media Massa dalam Demokrasi dan Memgedukasi Masyarakat
Banjarmasin – Menjadi salah satu pilar demokrasi Indonesia yang memiliki peran vital mengedukasi masyarakat, peran dan netralitas media massa dinilai sangat mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Itulah yang menjadi pokok pembahasan pada forum Pendidikan Politik Bagi Masyarakat yang digelar Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, di Hotel Roditha Banjarmasin, Kamis (13/11/2025).
Kabid Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin, mewakili Kepala Kesbangpol Kalsel Heriansyah menyampaikan, arus informasi era digital khususnya di media sosial sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sebab itu, pers memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat terhadap informasi yang beredar luas, namun belum diketahui pasti kebenarannya.
“Dalam kegiatan ini salah satu bahasan dalam pemberitaan berpedoman pada akurasi dan peraturan pers. Kecepatan bukan yang utama, melainkan keakuratan berita,” katanya.
Sementara itu, Kasi Pengelolaan Oponi Publik Diskominfo Kalsel, Chairun Ni’mah menyampaikan, peran pers sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya kemitraan antara pemerintah dan pers tidak mengurangi fungsi pers sebagai kontrol sosial. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Kalsel 2024 tertinggi se-Indonesia hingga menjadi percontohan provinsi lain.
“IKP Kalsel peringkat 1 nasional dengan nilai 80.91, satu-satunya provinsi yang berkategori bebas,” paparnya.
Turut hadir sebagai narasumber, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Zainal Helmie mengatakan, bahwa pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Fungsi pers tersebut disebutkan pada UU No 40 Tahun 1999 pada pasal 3 ayat 1. Dalam hal fungsi edukasi media massa, peran pers buka sekedar penyampaian fakta, namun juga memberdayakan masyarakat untuk berpikir kritis dan konstruktif terhadap suatu peristiwa ataupun kebijakan pemerintah.
Pers mendorong masyarakat untuk mempertanyakan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diterima secara kritis dan analistis. Oleh karena itu, Zainal Helmie menekankan agar wartawan dalam bekerja selalu berpedoman pada kode etik jurnalistik.
“Kode etik ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab sosial,” imbuhnya.
Helmie mengingatkan perusahaan media massa akan pentingnya SDM wartawan. Disebutkannya salah satu indikator, wartawan berkualitas yaitu telah dinyatakan berkompeten oleh Dewan Pers.
“Jadi uji kompetensi wartawan (UKW) ini penting. Wartawan yang berkompeten pasti mengerti fungsi pers, salah satunya mengedukasi masyarakat,” tutupnya.
