Hukum dan Kriminal

Polda Kalsel ajukan Penambahan Titik ETLE, Pemprov dan DPRD Sepakat Dukung melalui APBD

Polda Kalsel  ajukan  Penambahan Titik ETLE, Pemprov dan DPRD Sepakat Dukung melalui APBD

KETUA DPRD Kalsel H Supian HK didampingi Direktur Ditlantas Polda Kalsel, Kombes Pol Maesa Soegriwo saat memberikan penjelasan kepada wartawan (foto Mani).

BANJARMASIN – Penerapan Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE) di Banjarmasin berdampak positif bagi pengguna jalan, bahkan
melalui ETLE pendapatan daerah meningkat karena selain merekam pelanggaran juga
terdapat siapa saja yang belum bayar pajak kendaraan.

Direktur Ditlantas Polda Kalsel, Kombes Pol Maesa Soegriwo
mengatakan, untuk memaksimalkan penilangan elektronik, Polda Kalsel akan
menambah ETLE namun jumlahnya belum diketahui.

“Penambahan ETLE ini dari Pemerintah Provinsi Kalsel,
rencana kami penambahan ETLE selain Banjarmasin juga ke Banjarbaru, karena
disana Ibukota Provinsi, kita akan koordinasi dengan Polres Banjarbaru dimana
saja kira-kira kita pasang,” paparnya, Rabu (8/2/2023).

Selain tambahan dari Pemprov Kalsel kita juga berharap dari
Korlantas juga ada penambahan, “Untuk di wilayah, Kapolres setempat agar
bisa berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing, agar bisa memasang ETLE
di wilayahnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengatakan, inisiatif
Polda Kalsel untuk menambah ETLE sangat diapresiasi, karena dampaknya sangat
positif bagi pengguna jalan dan pendapatan daerah.

“Tidak hanya dukungan ini merupakan gayung bersambut,
dulu Polda Kalsel minta 3 unit, kami alokasikan hanya 1 unit melalui APBD
perubahan,” ungkapnya.

Namun, menurut Supian karena diperlukan mendesak, akhirnya
setelah dilakukan pertemuan antara Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Kapolda
Kalsel Irjen Pol Irjen Pol Andi Rian R Djajadi dan DPRD Provinsi Kalsel, ETLE
akan segera ditambah menggunakan APBD Murni.

“Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Ditlantas Polda
Kalsel sudah mengajukan, dalam waktu dekat akan kita setujui,” paparnya.

Polda Kalsel kemaren mengajukan 54 titik di Kalsel,
lanjutnya. Namun kita tidak bisa memenuhi semuanya, nanti kita lihat berapa,
sesuai dengan anggaran yang kita alokasikan.

“Khusus Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar
kita yang handle, untuk di Kabupaten/kota lainnya mungkin nanti pemerintah
setempat juga akan membantu,” tutupnya.

Penulis: Mani
Editor: Iyus