Berita Utama Daerah

Raperda APBD Batola Tahun 2024 Disetujui

Raperda APBD Batola Tahun 2024 Disetujui

Raperda APBD Batola Tahun 2024 Disetujui

BARITO KUALA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan rapat paripurna ke-7 masa sidang 1 tahun 2023-2024, dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024.

Pada kesempatan ini ditandatangani berita acara persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Batola tahun 2024, sekaligus persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepala Daerah, berlangsung di ruang sidang paripurna, Kamis (30/11/2023).

Kegiatan ini dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Mujiyat, Ketua DPRD Saleh, Wakil Ketua DPRD M. Agung Purnomo dan Dra. Arfah, 29 wakil rakyat, sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), para camat, para kepala desa, beserta unsur musyawarah pimpinan daerah.

Ketua DPRD Saleh menyampaikan, Raperda APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan wakil rakyat, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda tentang APBD Batola Tahun Anggaran 2024.

“Penyusunan Raperda APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 ini tentunya harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,” tuturnya dalam sambutan.

Terkait pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan 18,34% jika dibandingkan APBD murni tahun 2023.

“Dalam rangka pencapaian tersebut, SKPD penghasil PAD agar lebih proaktif, sehingga target pendapatan asli daerah dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan,” tegas Ketua DPRD Saleh.

Sementara terkait kebijakan belanja daerah tahun 2024, akan diproyeksikan untuk pelaksanaan beberapa urusan wajib dan pilihan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Prioritas utama adalah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan hasil finalisasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemkab Batola.

 

penulis mahmud

+ posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *