Ratusan Massa Tolak Pegunungan Meratus Jadi Taman Nasional
BANJARBARU – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Kalimantan Selatan (Kalsel) dan pegiat lingkungan menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalsel pada Jumat (15/8/2025) siang. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah menetapkan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional. Massa menilai kebijakan tersebut mengancam hak kelola lahan dan pengakuan keberadaan masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut.
Aksi berlangsung setelah salat Jumat, dengan massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Mereka menegaskan bahwa Pegunungan Meratus bukan lahan kosong, melainkan wilayah yang sarat nilai leluhur dan kehidupan masyarakat adat. “Sebagai masyarakat adat, kami minta pengakuan, bukan taman nasional. Di Pegunungan Meratus ada nafas dari masyarakat adat, banyak nilai leluhur yang sudah ditanam,” ujar Anang Suriadi, salah satu orator dari masyarakat adat Balangan.
Anang juga menyampaikan pesan langsung kepada Gubernur Kalsel agar memberikan perlindungan serta kemerdekaan bagi masyarakat adat dari berbagai masalah, termasuk kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, kriminalisasi, dan pembungkaman. Ia menegaskan pentingnya pengakuan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat agar tidak dirugikan oleh kebijakan pemerintah.
Massa menuntut pemerintah membatalkan rencana taman nasional dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat tanpa menyulitkan warga. “Permintaan kami, batalkan taman nasional, sahkan RUU masyarakat adat tanpa menyulitkan masyarakat adat. Apabila pemerintah tetap menetapkan taman nasional Meratus, kami akan tetap melawan,” tegas Anang dalam orasinya.
Aparat kepolisian terlihat berjaga di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan. Sejumlah petugas juga menjaga agar aksi tetap berlangsung tertib dan aman, meski massa terus menyuarakan tuntutannya hingga sore hari.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung di depan kantor gubernur dengan massa yang terus menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana taman nasional di Pegunungan Meratus.
