Sewa 1.000 Mobil di IKN Dinilai Pemborosan Uang Rakyat
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah menjadi sorotan tajam.
Salah satu aspek yang paling mencolok adalah keputusan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menyewa 1.000 unit mobil bagi tamu negara dan very very important person (VVIP).
Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai langkah ini mengundang banyak kritikan, baik dari kalangan masyarakat maupun pengamat ekonomi, yang menilai bahwa perayaan tersebut terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara.
Kebijakan Penyewaan Mobil yang Kontroversial
Penyewaan 1.000 unit mobil dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, bukanlah langkah yang bijak dalam konteks ekonomi saat ini.
Pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP ini dianggap tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara yang sedang berjuang pulih dari dampak pandemi COVID-19. Setiap unit mobil membutuhkan biaya pengiriman sebesar Rp13 juta, yang menambah beban biaya penyewaan mobil tersebut.
“Harga sewa mobil yang melonjak hingga 100 persen dari harga normal menunjukkan adanya inflasi biaya yang tidak terkendali,” kata Achmad, hari ini.
Toyota Fortuner, misalnya, yang biasanya disewa dengan harga Rp2,5 juta per hari kini mencapai Rp5 juta per hari.
Sementara Toyota Alphard yang biasa disewa Rp7 juta per hari melonjak menjadi Rp25 juta per hari. Lonjakan harga ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan unit mobil, yang seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui perencanaan yang lebih matang.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Dia menilai keputusan ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam situasi di mana banyak warga masih berjuang untuk pulih dari kesulitan ekonomi akibat pandemi, rakyat kebingung cari nafkah karena kehilangan pekerjaan, pengeluaran sebesar ini untuk acara seremonial dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pemborosan.
Perayaan HUT ke-79 RI di IKN seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen pemerintah terhadap pemulihan ekonomi rakyat.
“Alih-alih menghamburkan uang untuk fasilitas mewah bagi tamu VVIP, dana tersebut bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal, atau peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan,” kata Achmad.
Konsekuensi Jangka Panjang
Keputusan seperti ini juga berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat pemerintah mengeluarkan dana besar untuk hal-hal yang dianggap tidak mendesak, kepercayaan terhadap kebijakan dan kepemimpinan pemerintah bisa menurun.
“Ini bisa mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di masa depan,” kata Achmad.
Selain itu, inflasi biaya sewa mobil yang terjadi akibat permintaan tinggi dari pemerintah bisa mempengaruhi harga sewa mobil di pasar lokal dalam jangka panjang. Ini dapat membebani masyarakat lokal yang membutuhkan layanan sewa mobil untuk keperluan sehari-hari atau bisnis.
Perayaan HUT ke-79 RI di IKN dengan penyewaan 1.000 unit mobil untuk tamu VVIP adalah langkah yang terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara.
Dalam situasi ekonomi yang masih rentan, kebijakan ini menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
Sebagai alternatif, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih bijak dan efisien, seperti optimalisasi fasilitas lokal, fokus pada kesederhanaan, dan penggunaan transportasi publik.
“Dengan begitu, perayaan HUT RI bisa tetap meriah tanpa harus membebani anggaran negara dan masyarakat,” kata Achmad. (Mediaindonesia.com)
