Dari Simbol Perlawanan ke Sorotan KPK: Nasib Ahmad Husein Terancam Usai ‘Damai’ dengan Bupati Korup
OTT Bongkar Borok Wali Kota Madiun, Maidi Diduga Serok Rp2,25 Miliar dari Proyek hingga Izin Jalan
Terbukti Salah, Pengusaha Gadungan Tipu Kontraktor Rp. 2,4 M Divonis Lebih Berat 3 Tahun Penjara
Beberapa Kali Muncul Akhirnya Buaya Besar Tertangkap
Bungkam Berompi Oranye: Wali Kota Madiun Digiring KPK dalam Skandal Gratifikasi Rp1,1 Miliar
Dari Simbol Perlawanan ke Sorotan KPK: Nasib Ahmad Husein Terancam Usai ‘Damai’ dengan Bupati Korup
OTT Bongkar Borok Wali Kota Madiun, Maidi Diduga Serok Rp2,25 Miliar dari Proyek hingga Izin Jalan
Terbukti Salah, Pengusaha Gadungan Tipu Kontraktor Rp. 2,4 M Divonis Lebih Berat 3 Tahun Penjara
Beberapa Kali Muncul Akhirnya Buaya Besar Tertangkap
Bungkam Berompi Oranye: Wali Kota Madiun Digiring KPK dalam Skandal Gratifikasi Rp1,1 Miliar
Wali Kota Madiun, Maidi tiba di KPK pada Senin (19/1/2026) malam. Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin, 19 Januari 2026. Perkara ini diduga berkaitan
Wali Kota Madiun, Maidi (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Penetapan ini menjadi puncak dari operasi tangkap tangan (OTT) yang
Bupati Pati, Sudewo, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026). Kakinews.id – Bupati Pati, Sudewo, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026). Kedatangannya berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan
KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang pemerintahan daerah. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) senyap yang digelar di Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026), lembaga antirasuah itu mengamankan 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi. Penindakan ini menambah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK terus mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Terbaru, penyidik memanggil seorang pejabat di Kementerian Perhubungan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pejabat yang diperiksa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (14/1/2026) siang. Kehadiran Airlangga bersama sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih ini disebut terkait pembahasan negosiasi tarif perdagangan Amerika Serikat sekaligus kajian pencegahan korupsi. Kakinews.id – Kedatangan Airlangga
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDIP, Nyumarno (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDIP, Nyumarno, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi yang menjerat
DJP Kemenkeu (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan sikap menghormati penuh proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Kantor Pajak Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
KPK (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelanjangi kebusukan yang menggerogoti jantung penerimaan negara. Seorang pejabat pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara tak berkutik setelah dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada
DJP Kemenkeu (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghantam jantung birokrasi fiskal nasional. Lembaga antirasuah itu dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pejabat strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, pada Jumat malam (9/1/2026). Operasi
