Anak Desa Hambuku Hulu HSU Mengaji Bersama Prajurit TNI, Dansatgas TMMD ke-127 Turun Menyapa
Korupsi Impor Bukan Hal Baru, Peringatan KPK Bertahun-tahun Tak Digubris
Silaturahmi Musisi Banua 2026 Sukses, Senior dan Junior Berbaur Satu Panggung
APBMI Kalsel Protes Surat Edaran Dirjen Hubla, Penahanan Kapal Dinilai Rugikan Negara dan Pengusaha
Edarkan Sabu-sabu, Seorang IRT Diamankan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel
Anak Desa Hambuku Hulu HSU Mengaji Bersama Prajurit TNI, Dansatgas TMMD ke-127 Turun Menyapa
Korupsi Impor Bukan Hal Baru, Peringatan KPK Bertahun-tahun Tak Digubris
Silaturahmi Musisi Banua 2026 Sukses, Senior dan Junior Berbaur Satu Panggung
APBMI Kalsel Protes Surat Edaran Dirjen Hubla, Penahanan Kapal Dinilai Rugikan Negara dan Pengusaha
Edarkan Sabu-sabu, Seorang IRT Diamankan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel
Jokowi (Foto: Dok KN) Kakinews.id – Polemik soal siapa yang bertanggung jawab atas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanas. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, secara terbuka membantah pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut revisi UU KPK tahun 2019
