Kadin Indonesia Turun Tangan Soal Polemik SPK TKBM, APBMI Kalsel Minta Kepastian Hukum
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar
Perkuat Penegakan Hukum Lalu Lintas, Ditlantas Polda Kalsel Dapatkan 18 Unit ETLE Mobile Handheld dari Korlantas Polri
Vonis Kasus Korupsi Bokar, Anang Syakhfiani Divonis 2 Tahun Tahanan Kota
Cekcok Berujung Maut, Istri di Kuin Selatan Diduga Tusuk Suami hingga Tewas
Kadin Indonesia Turun Tangan Soal Polemik SPK TKBM, APBMI Kalsel Minta Kepastian Hukum
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar
Perkuat Penegakan Hukum Lalu Lintas, Ditlantas Polda Kalsel Dapatkan 18 Unit ETLE Mobile Handheld dari Korlantas Polri
Vonis Kasus Korupsi Bokar, Anang Syakhfiani Divonis 2 Tahun Tahanan Kota
Cekcok Berujung Maut, Istri di Kuin Selatan Diduga Tusuk Suami hingga Tewas
Setelah pertemuan DPW APBMI Kalsel dan tim hukumnya dengan pihak Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala) Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Pihan APBMI Kalsel audiensi ke Kantor Kadin Pusat untuk mengadukan permasalahan ini (Foto Istimewa) KAKI.News, JAKARTA — Polemik kewajiban Surat Perintah
