Usai Kejagung, Giliran KPK Bidik Zarof Ricar!
Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Ist)
Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Ist)
Baru-baru ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melaporkan sebanyak 76 korporasi yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi SDA ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut WALHI, dugaan korupsi sektor sumber daya alam (SDA) tidak hanya menyebabkan kerugian material yang besar bagi negara, tetapi juga mengandung
Penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/10/2024) silam hanya “omon-omon” saja? Pasalnya, sudah 1 tahun bergulir, Kejagung belum juga memperjelas duduk perkara korupsi tata
Kejaksaan Agung angkat bicara soal banding yang diajukan terdakwa hakim nonaktif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Djuyamto atas vonis 11 tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas perkara crude palm oil (CPO). Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Riono Budisantoso mengatakan pihaknya menghormati rencana
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan kerugian negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook. “Total kerugian negara mencapai lebih dari Rp2,1 triliun,” kata Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung Riono Budi Santoso di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
Satuan Tugas (Satgas) Terpadu memperketat pengawasan di Bandara dan Pelabuhan Khusus PT Indonesia Morowali Indonesia Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara usai penyelundupan mineral terungkap kemarin. “Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019-2022 mencapai Rp2,1 triliun. Sebelumnya sebesar Rp1,98 triliun. Adapun kerugian ini terdiri dari kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,56 triliun dan pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengusut lagi kasus dugaan pemerasan sebesar Rp10 miliar yang sebelumnya dilaporkan mantan Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT), Petrus Fatlolon. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono menyatakan laporan tersebut sebenarnya pernah diproses pada akhir 2024, termasuk pemeriksaan sejumlah pihak
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (Foto: kakinews.id)