Bayang-bayang Sugar Group di Atas Tanah Pertahanan Negara, Kejagung Mulai Bongkar Skema Lama
Izin Dicabut, Alam Tetap Dijarah? WALHI Sumut Bongkar Risiko Gimik Politik di Balik Pencabutan 28 Perusahaan
Kejagung Kejar Aliran Uang Kotor POME, Money Changer Diduga Jadi Jalur Cuci Dana
Sasaran Utama TMMD ke-127, Pembuatan Jalan Desa Barimbun Tabalong
Gedung Rektorat STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong Diserahkan, Perkuat Layanan Akademik
Bayang-bayang Sugar Group di Atas Tanah Pertahanan Negara, Kejagung Mulai Bongkar Skema Lama
Izin Dicabut, Alam Tetap Dijarah? WALHI Sumut Bongkar Risiko Gimik Politik di Balik Pencabutan 28 Perusahaan
Kejagung Kejar Aliran Uang Kotor POME, Money Changer Diduga Jadi Jalur Cuci Dana
Sasaran Utama TMMD ke-127, Pembuatan Jalan Desa Barimbun Tabalong
Gedung Rektorat STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong Diserahkan, Perkuat Layanan Akademik
Gedung Kura-Kura DPR RI, Jakarta (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat), Bayu Dwi Anggono, menegaskan bahwa aset hasil rampasan kejahatan tidak boleh mengendap tanpa arah. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, harta
Ilustrasi RUU Perampasan Aset — Visual simbolik penegakan hukum yang menampilkan buku “RUU Perampasan Aset”, aparat penegak hukum, serta tumpukan uang dan barang mewah sebagai representasi harta hasil kejahatan yang disita negara, dengan Gedung DPR berlatar bendera Merah Putih sebagai penanda proses legislasi
