17 Perusahaan Ini Muncul dalam Skandal IUP Nikel Konut: Korupsi Triliunan yang Pernah “Dimatikan” KPK

Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengambil alih penyidikan dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara, setelah kasus bernilai triliunan rupiah itu diketahui dihentikan diam-diam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui penerbitan Surat

KPK “Letoy” Sentuh Kasus Korupsi Kakap di Sektor Tambang dan Kehutanan

KPK (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Mantan Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyampaikan kritik keras terhadap arah penindakan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah saat ini. Ia menilai fokus KPK semakin menyempit pada perkara dengan skala kecil, sementara dugaan korupsi bernilai besar justru

Kejagung Kebut Kasus Korupsi Tambang di Konawe Utara Rp 2,7 T, Penggeledahan dan Pemeriksaan Saksi Sudah Dilakukan

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Upaya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, terus bergerak. Kejaksaan Agung memastikan perkara ini telah berada pada tahap penyidikan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Pamit Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Setop Kasus Nikel Konawe Rp 2,7 T

Mantan Ketua KPK Nawawi Pomolango (Foto: Dok Kakinews.id/Repro Antara) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses penghentian penyidikan (SP3) perkara dugaan korupsi izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, merupakan keputusan yang diambil oleh pucuk pimpinan lembaga antirasuah periode

KPK Setop Kasus Korupsi Izin Tambang Nikel Konut Rp2,7 T, Publik Geleng Kepala

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel senilai Rp2,7 triliun yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penerbitan Surat