Pantau Langsung Kondisi Warga, Bupati Banjar Kerahkan Seluruh Perangkat Daerah
Bupati dan Kapolres Banjar Turun Langsung Tinjau Dampak Banjir di Martapura, Serahkan Bantuan kepada Warga
Nama Rajiv Terseret Kasus CSR BI, KPK Dalami Dugaan Uang ‘Pengaman’
Kapolri Akui Kinerja Belum Sempurna: Polri Janji Berbenah Total di 2026
Pamit Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Setop Kasus Nikel Konawe Rp 2,7 T
Pantau Langsung Kondisi Warga, Bupati Banjar Kerahkan Seluruh Perangkat Daerah
Bupati dan Kapolres Banjar Turun Langsung Tinjau Dampak Banjir di Martapura, Serahkan Bantuan kepada Warga
Nama Rajiv Terseret Kasus CSR BI, KPK Dalami Dugaan Uang ‘Pengaman’
Kapolri Akui Kinerja Belum Sempurna: Polri Janji Berbenah Total di 2026
Pamit Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Setop Kasus Nikel Konawe Rp 2,7 T
Komisi Pemberanbtasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (10/12/2025). Pantauan kakinews.id, Ardito bersama sejumlah penyidik tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel) sekitar pukul 20.15
Pakar hukum pidana dari Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf meyakini banyak yang terlibat di kasus dugaan korupsi fiktif di lingkungan PT Pembangunan Perumahan (PT PP). Pasalnya, ada 9 proyek fiktif di perusahaan konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Sembilan proyek fiktif yang
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan akan ada saatnya pihaknya mengumumkan tersangka kasus korupsi penentuan kuota dan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag). “Nanti itu ada saatnya gitu. Tugasnya (juru bicara, red) ini nanti (mengumumkan, red),” kata Setyo kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa atau “mengarap” saksi dari pihak PT IWIP. Bahwa pada Selasa (9/12/2025) kemarin, Shalsabila Salu dari Training PT IWIP masuk daftar saksi kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulangkan 5 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) usai dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan di Lamteng. Adapun kabar OTT KPK itu muncul saat berlangsungnya kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD Lampung Tengah di Hotel Novotel
Sejumlah petugas Kejati Kalsel saat menggeledah dan membawa beberapa box dokumen dari kantor PT Bangun Banua Banjarmasin, Selasa (9/12/2025) pagi.(foto : istimewa) KAKI.News, BANJARMASIN — Kantor PT Bangun Banua (PT BB), salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah, Senin (8/12/2025) sore. Sumber kakinews.id menyebut tiga anggota DPRD Lamteng yang diduga terjaring OTT. Adalah SB, PS, dan RH. Operasi senyap ini diduga terkait proses pengesahan APBD 2026. Bahkan, ada
Baru 5 bulan dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi (CK) sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (8/12/2025). Adapun Cris dilantik Menaker Yassierli Jumat (16/5/2025) lalu. Sementara pada hari ini, dia diperiksa bersama 3 saksi lainnya sebagai saksi kasus
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak mempermasalahkan Dewan Pengawas (Dewas) memeriksa pelaksana tugas deputi, penyidik, hingga jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Gubernur Sumatra (Sumut) Utara Bobby Nasution. Dewas KPK sebelumnya memeriksa mereka untuk mendalami dugaan enggan memanggil Bobby dalam penyidikan kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan keterlibatan keluarga Gubernur Kalbar, Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi proyek di Mempawah yang merugikan negara Rp 40 miliar. Adapun kasus ini terjadi saat Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menjabat sebagai Bupati Mempawah periode 2009-2014 dan
