Pamit Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Setop Kasus Nikel Konawe Rp 2,7 T
Kejahatan Konvensional Menurun, Kalsel Cenderung Aman
“Tampar” Kesadaran KPK! Keadilan Tumbang, Nikel Menang: Kasus Aswad Sulaiman Dikubur
Jajaran Kejari HSU Terjerat Skandal Pemerasan, KPK Periksa Kadisdik hingga Kadinkes
Korupsi Proyek KDM: Pejabat PTPN II Diduga Banyak yang Belum Tersentuh Hukum
Pamit Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Setop Kasus Nikel Konawe Rp 2,7 T
Kejahatan Konvensional Menurun, Kalsel Cenderung Aman
“Tampar” Kesadaran KPK! Keadilan Tumbang, Nikel Menang: Kasus Aswad Sulaiman Dikubur
Jajaran Kejari HSU Terjerat Skandal Pemerasan, KPK Periksa Kadisdik hingga Kadinkes
Korupsi Proyek KDM: Pejabat PTPN II Diduga Banyak yang Belum Tersentuh Hukum
Sejak 17 Juli 2025 lalu mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa biskuit balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencegah stunting, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menetapkan tersangka. Mengapa? Gelar perkara korupsi yang
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memeriksa 80 saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG) di Polres Kota Madiun, dalam kurun waktu sepekan terakhir. “Korupsi di wilayah Kabupaten Ponorogo, sejak Sabtu (29/11), hingga Jumat kemarin (5/12), penyidik secara maraton
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah menyita aset senilai Rp 700 miliar dari Linda Susanti, saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, tidak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari sampel biskuit yang menjadi objek penyelidikan kasus dugaan korupsi mengenai pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2016-2020. KPK juga perlu mendapatkan biskuit tersebut guna pengecekan kandungannya yang diduga hanya terbuat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ultimatum kepada dua saksi kasus dugaan korupsi pada pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pasalnya, kedua saksi tersebut mangkir dari pemeriksaan KPK pada hari ini, Jumat (5/12/2025). Informasi yang dihimpun kakinews.id, kedua saksi
Nasib mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas dan bos Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur di ujung tanduk setelah perannya di kasus dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan 2024 terkuak. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa lagi kedua saksi tersebut setelah
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Ghotama Airlangga dan tiga saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi berupa suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim), Jumat (5/12/12025). Tiga saksi lainnya itu adalah Katimker Fasyankes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami pergeseran anggaran di era Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal itu dilakukan dengan memeiksa Penjabat Sekretaris Daerah Riau M. Taufiq Oesman Hamid, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Riau Yan Dharmadi. Kemudian terhadap mantan Pj Sekda Riau M. Job Kurniawan,
Setelah di Bareskrim Polri, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) soal kasus dugaan dugaan penyelewengan atau penggelapan aset sitaan yang disebut terkait tindak pidana korupsi, Kamis (4/12/2025). Aduan tersebut diajukan Linda Susanti bersama kuasa hukumnya Deolipa Yumara. Mereka telah
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan menghadiri sidang perdana sidang peraperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/12/2025) besok. Praperadilan itu sebelumnya dilayangkan MAKI sebab KPK tak kunjung memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam
