Mangkir dari Panggilan KPK, Eks Menaker Hanif Dhakiri Disorot dalam Kasus Pemerasan Izin TKA
Dakwaan Korupsi LPEI Rp 1,8 T: Bos BJU Group dan Pejabat LPEI Disebut Rekayasa Kredit Ekspor
Noel Lempar Isyarat “Partai Huruf K” di Kasus K3, KPK: Uji di Sidang, Bukan di Isu
Ahok “Lepas Tangan” di Sidang Korupsi Pertamina: Tantang Jaksa Periksa Erick Thohir hingga Jokowi
KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Mantan Kajari HSU Sah dan Didukung Bukti Kuat
Mangkir dari Panggilan KPK, Eks Menaker Hanif Dhakiri Disorot dalam Kasus Pemerasan Izin TKA
Dakwaan Korupsi LPEI Rp 1,8 T: Bos BJU Group dan Pejabat LPEI Disebut Rekayasa Kredit Ekspor
Noel Lempar Isyarat “Partai Huruf K” di Kasus K3, KPK: Uji di Sidang, Bukan di Isu
Ahok “Lepas Tangan” di Sidang Korupsi Pertamina: Tantang Jaksa Periksa Erick Thohir hingga Jokowi
KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Mantan Kajari HSU Sah dan Didukung Bukti Kuat
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok Kakinews.id/Ist) Jakarta, Kakinews.id — Pertarungan hukum soal penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi tambang Konawe Utara berubah menjadi duel terbuka. Di satu sisi, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi tambang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, kini diseret ke meja hijau. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai keputusan itu bukan hanya
