Dari Simbol Perlawanan ke Sorotan KPK: Nasib Ahmad Husein Terancam Usai ‘Damai’ dengan Bupati Korup
OTT Bongkar Borok Wali Kota Madiun, Maidi Diduga Serok Rp2,25 Miliar dari Proyek hingga Izin Jalan
Terbukti Salah, Pengusaha Gadungan Tipu Kontraktor Rp. 2,4 M Divonis Lebih Berat 3 Tahun Penjara
Beberapa Kali Muncul Akhirnya Buaya Besar Tertangkap
Bungkam Berompi Oranye: Wali Kota Madiun Digiring KPK dalam Skandal Gratifikasi Rp1,1 Miliar
Dari Simbol Perlawanan ke Sorotan KPK: Nasib Ahmad Husein Terancam Usai ‘Damai’ dengan Bupati Korup
OTT Bongkar Borok Wali Kota Madiun, Maidi Diduga Serok Rp2,25 Miliar dari Proyek hingga Izin Jalan
Terbukti Salah, Pengusaha Gadungan Tipu Kontraktor Rp. 2,4 M Divonis Lebih Berat 3 Tahun Penjara
Beberapa Kali Muncul Akhirnya Buaya Besar Tertangkap
Bungkam Berompi Oranye: Wali Kota Madiun Digiring KPK dalam Skandal Gratifikasi Rp1,1 Miliar
Wali Kota Madiun, Maidi, memilih bungkam saat digiring keluar Gedung Merah Putih, Selasa (20/1/2026) malam (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Wali Kota Madiun, Maidi, memilih bungkam saat digiring keluar Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (Foto: Istimewa) Kakinews.id – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMA-AKSI) melancarkan tekanan terbuka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera membongkar dugaan penyalahgunaan wewenang yang disebut-sebut menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Desakan ini muncul di tengah kecurigaan
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membuka tabir busuk dugaan korupsi penerbitan izin dan operasional tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara. Penyidik menyita sejumlah aset strategis yang diduga kuat berkaitan langsung dengan praktik kejahatan tersebut, mulai
KPK (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Hery Sudarmanto, menggunakan uang hasil korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk membeli mobil pribadi. Dana tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap sejumlah agen
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok Kakinews.id/Ist) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membongkar pola busuk korupsi perizinan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). KPK kini menelusuri aliran dana kotor yang diduga dinikmati mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Hery Sudarmanto, dalam
Jokowi (kanan) dan Yaqut Cholil Quomas (kiri) (Foto: Istimewa) Kakinews.id – Mangkirnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dari panggilan Panitia Khusus DPR RI soal skandal kuota haji kini terbuka lebar. Di balik absennya Yaqut, muncul bayang-bayang perintah politik yang menyeret
Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, di Jakarta, Kamis (15/1/2026). Mereka menuntut Kejagung mengusut dugaan praktik gratifikasi di Kementerian Keuangan. Kakinews.id – Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) menggeruduk
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) membongkar indikasi serius dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Data krusial telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk temuan mencengangkan soal rekening
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Foto: Dok Kakinews.id) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota haji tahun 2023–2024. Penetapan ini sekaligus menyeret mantan staf khusus Yaqut,
Joko Widodo (kiri) dan Yaqut Cholil Quomas (kanan) (Foto: Istimewa) Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Agama periode 2020–2024, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji tahun 2023–2024. Penetapan ini memperpanjang daftar elite kabinet
