Tambang Ilegal PT AKT Dikepung, Denda Rp4,2 Triliun di Depan Mata
Dugaan Pemalakan Jaksa Terbongkar: Tiga Pejabat Kejari Padang Lawas “Digelandang” ke Jakarta
Mutasi Polri Januari 2026: 85 Perwira Diputar, Tiga Kapolda Diganti
Korupsi Rumah Jabatan DPR: Sekjen DPR Uji Nyali KPK di Pengadilan
Janji RS Internasional Prabowo Dinilai Elitis, Rakyat Miskin Terancam Kian Tersisih dari Layanan Kesehatan
Tambang Ilegal PT AKT Dikepung, Denda Rp4,2 Triliun di Depan Mata
Dugaan Pemalakan Jaksa Terbongkar: Tiga Pejabat Kejari Padang Lawas “Digelandang” ke Jakarta
Mutasi Polri Januari 2026: 85 Perwira Diputar, Tiga Kapolda Diganti
Korupsi Rumah Jabatan DPR: Sekjen DPR Uji Nyali KPK di Pengadilan
Janji RS Internasional Prabowo Dinilai Elitis, Rakyat Miskin Terancam Kian Tersisih dari Layanan Kesehatan
Peninjauan lapangan dilakukan langsung oleh Ketua Pelaksana Satgas PKH yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, didampingi Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, serta Wakil Ketua
PT Toba Pulp Lestari (Foto: Istimewa) Medan, Kakinews.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Sumatera Utara) melontarkan kritik keras terhadap keputusan pemerintah yang mencabut izin perhutanan 28 perusahaan. WALHI menilai langkah tersebut berpotensi besar hanya menjadi gimik politik jika tidak disertai pengawasan publik
