Mangkir dari Panggilan KPK, Eks Menaker Hanif Dhakiri Disorot dalam Kasus Pemerasan Izin TKA
Dakwaan Korupsi LPEI Rp 1,8 T: Bos BJU Group dan Pejabat LPEI Disebut Rekayasa Kredit Ekspor
Noel Lempar Isyarat “Partai Huruf K” di Kasus K3, KPK: Uji di Sidang, Bukan di Isu
Ahok “Lepas Tangan” di Sidang Korupsi Pertamina: Tantang Jaksa Periksa Erick Thohir hingga Jokowi
KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Mantan Kajari HSU Sah dan Didukung Bukti Kuat
Mangkir dari Panggilan KPK, Eks Menaker Hanif Dhakiri Disorot dalam Kasus Pemerasan Izin TKA
Dakwaan Korupsi LPEI Rp 1,8 T: Bos BJU Group dan Pejabat LPEI Disebut Rekayasa Kredit Ekspor
Noel Lempar Isyarat “Partai Huruf K” di Kasus K3, KPK: Uji di Sidang, Bukan di Isu
Ahok “Lepas Tangan” di Sidang Korupsi Pertamina: Tantang Jaksa Periksa Erick Thohir hingga Jokowi
KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Mantan Kajari HSU Sah dan Didukung Bukti Kuat
Senayan, Kakinews.id – Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri yang merupakan kesimpulan Komisi III DPR RI. Salah satu poin krusial yang disepakati adalah penegasan bahwa kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah
Ketua IMM Kalsel Fery Setiadi menegaskan reposisi Polri di luar kendali Presiden tidak memiliki dasar historis dalam mandat Reformasi 1998.(Foto : Istimewa) KAKINEWS.ID, BANJARBARU – Wacana agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi berada di bawah Presiden kembali mengemuka dan memantik perdebatan
