Korupsi Impor Bukan Hal Baru, Peringatan KPK Bertahun-tahun Tak Digubris
Silaturahmi Musisi Banua 2026 Sukses, Senior dan Junior Berbaur Satu Panggung
APBMI Kalsel Protes Surat Edaran Dirjen Hubla, Penahanan Kapal Dinilai Rugikan Negara dan Pengusaha
Edarkan Sabu-sabu, Seorang IRT Diamankan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel
Luncurkan Program “Hari Keluarga Tanpa Gawai” di RTH Kambang Tanjung
Korupsi Impor Bukan Hal Baru, Peringatan KPK Bertahun-tahun Tak Digubris
Silaturahmi Musisi Banua 2026 Sukses, Senior dan Junior Berbaur Satu Panggung
APBMI Kalsel Protes Surat Edaran Dirjen Hubla, Penahanan Kapal Dinilai Rugikan Negara dan Pengusaha
Edarkan Sabu-sabu, Seorang IRT Diamankan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel
Luncurkan Program “Hari Keluarga Tanpa Gawai” di RTH Kambang Tanjung
KPK RI (Foto: Dok KN) Kakinews.id — Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tahun 2019 murni inisiatif DPR menuai kritik keras. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai pernyataan itu sebagai
Jokowi (Foto: Dok KN) Kakinews.id – Polemik soal siapa yang bertanggung jawab atas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanas. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, secara terbuka membantah pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut revisi UU KPK tahun 2019
