KPK Tegaskan Yaqut Sudah Tersangka, SPDP Disebut Sudah Diserahkan—Kubu Eks Menag Serang Balik Lewat Praperadilan
Satlantas Polres Tabalong Tekan Pelanggaran dan Kecelakaan
Kantor Baru BPBD HSU Siap Difungsikan
Serentak Dua Kecamatan di HSU Musrenbang, Disampaikan Isu Infrastruktur Desa hingga Layanan Publik
KPK Bongkar Jejak Komunikasi DPRD–Sudewo, Isu Pemakzulan Diseret ke Pusaran Kasus Pemerasan Perangkat Desa
KPK Tegaskan Yaqut Sudah Tersangka, SPDP Disebut Sudah Diserahkan—Kubu Eks Menag Serang Balik Lewat Praperadilan
Satlantas Polres Tabalong Tekan Pelanggaran dan Kecelakaan
Kantor Baru BPBD HSU Siap Difungsikan
Serentak Dua Kecamatan di HSU Musrenbang, Disampaikan Isu Infrastruktur Desa hingga Layanan Publik
KPK Bongkar Jejak Komunikasi DPRD–Sudewo, Isu Pemakzulan Diseret ke Pusaran Kasus Pemerasan Perangkat Desa
Praktisi hukum Akhmad Husaini (Foto: Dok KN) Kakinews.id – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal subsidi haji Rp169,29 miliar yang dinikmati 4.531 jemaah tak berhak terus menuai sorotan tajam. Praktisi hukum Akhmad Husaini mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada rekomendasi administratif semata.
