Anak Desa Hambuku Hulu HSU Mengaji Bersama Prajurit TNI, Dansatgas TMMD ke-127 Turun Menyapa
Korupsi Impor Bukan Hal Baru, Peringatan KPK Bertahun-tahun Tak Digubris
Silaturahmi Musisi Banua 2026 Sukses, Senior dan Junior Berbaur Satu Panggung
APBMI Kalsel Protes Surat Edaran Dirjen Hubla, Penahanan Kapal Dinilai Rugikan Negara dan Pengusaha
Edarkan Sabu-sabu, Seorang IRT Diamankan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel
Anak Desa Hambuku Hulu HSU Mengaji Bersama Prajurit TNI, Dansatgas TMMD ke-127 Turun Menyapa
Korupsi Impor Bukan Hal Baru, Peringatan KPK Bertahun-tahun Tak Digubris
Silaturahmi Musisi Banua 2026 Sukses, Senior dan Junior Berbaur Satu Panggung
APBMI Kalsel Protes Surat Edaran Dirjen Hubla, Penahanan Kapal Dinilai Rugikan Negara dan Pengusaha
Edarkan Sabu-sabu, Seorang IRT Diamankan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel
KPK RI (Foto: Dok KN) Kakinews.id — Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tahun 2019 murni inisiatif DPR menuai kritik keras. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai pernyataan itu sebagai
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak (Foto: Dok KN/Istimewa) Kakinews.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak melontarkan pernyataan keras terkait wacana mengembalikan Undang-Undang (UU) KPK ke versi lama. Ia menegaskan, UU bukan barang sewaan yang bisa dipakai lalu
