Tahap Awal, 225 Peserta Didik Ikut Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sosial mulai merealisasikan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Sebanyak 225 peserta didik telah diterima pada tahap awal. Mereka ditempatkan di dua lokasi, yakni Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) sebanyak 125 siswa dan Sentra Budi Luhur sebanyak 100 siswa.
Plt Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyebutkan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran tahap 1C untuk 100 siswa tambahan. Mereka akan belajar di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel, dengan rincian 50 jenjang SD dan 50 jenjang SMA.
“Program ini mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dijadwalkan dimulai pada bulan Agustus 2025, sementara pembukaan program berlangsung pada Juli 2025 ini,” kata Rifai, Banjarmasin, Kamis (10/7/2025).
Dijelaskan Rifai, bahwa gedung permanen Sekolah Rakyat sendiri saat ini masih dalam proses pembangunan dan berlokasi di sekitar kawasan RSJ Sambang Lihum. Sambil menunggu penyelesaiannya, pembelajaran akan dilakukan di BBPPKS, Sentra Budi Luhur, serta BLK Prov Kalsel.
“Mayoritas peserta berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKS). Mereka benar-benar masuk kategori miskin yang berhak mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Program ini mendapat dukungan penuh dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mendorong agar kuota terus ditambah agar lebih banyak anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan akses pendidikan.
Pendaftaran dibuka hingga 12 Juli 2025. Syaratnya antara lain terdaftar dalam desil 1 atau 2 DTKS (atau menyertakan SKTM), siap tinggal di asrama, dan untuk jenjang SD boleh dari kelas yang sedang dijalani saat ini. Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan ditanggung negara.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, Pemprov Kalsel berharap dapat memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan, khususnya di wilayah pelosok dan kantong kemiskinan.
