Suara PSI Melonjak, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Tidak Lazim
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami ledakan suara dalam dalam perhitungan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada periode awal Maret 2024.
Per hari ini, Ahad, 3 Maret 2024 pukul 07.00 WIB, rekapitulasi suara sementara KPU menunjukkan PSI memperoleh 3,13 persen suara dari pemilihan anggota DPR RI. Dalam periode ini, suara yang terhitung mencapai 65,79 persen.
Lonjakan perolehan suara tersebut menuai reaksi dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam enam hari terakhir. Karena itu, mereka menilai penambahan jumlah suara yang dialami PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen tidak masuk akal.
“PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Tempo, Minggu, 3 Maret 2024.
Bagi Koalisi yang akrab dengan data riset dan dinamika data ini, lonjakan persentase suara PSI juga tidak lazim. Terlebih, pada Sabtu, 2 Maret 2024 total suara PSI sudah mencapai 3,13 persen mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen. Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin, 26 Februari 2024, suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan suara manual dan penghentian SIREKAP KPU. “Sebagaimana diketahui , pada 18 Februari lalu KPU di beberapa Kabupaten/Kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Menurut Koalisi, penghentian pleno terbuka itu harus dipersoalkan. Sebab, langkah ini menguatkan kecurigaan publik bahwa pemungutan dan penghitungan Pemilu 2024 suara direkayasa rezim Jokowi. “Diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi, salah satunya meloloskan PSI ke Parlemen,” tulis Koalisi dalam pernyataan sikapnya pada Sabtu, 2 Maret 2024.
Menurut mereka, jika dugaan penggelembungan suara PSI dibiarkan, sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 untuk kepentingan kekuasaan, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. Oleh karena itu, mereka meminta DPR RI menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan Hak Angket.
Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Centra Initiative, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KontraS, Public Virtue, YLBHI, WALHI serta belasan lembaga lainnya juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik melakukan konsolidasi guna menghentikan dinasti politik rezim Jokowi.
“Khususnya Organisasi Masyarakat Sipil, Media, dan Perguruan Tinggi untuk terus memasifkan tekanan publik dan seruan moral guna menghentikan despotisme, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Republik,” pungkasnya.
Di sisi lain, Juru bicara PSI Sigit Widodo, meminta semua pihak berhenti membuat narasi yang menuduh PSI mendapat suara dengan berbuat curang. Ia mengatakan ledakan suara PSI pada Sirekap KPU adalah hal yang normal ketika perolehan dari wilayah dengan suara besar mulai masuk.
Menurut dia, lonjakan suara PSI ini bisa saja terjadi karena data dari wilayah, di mana terdapat pemilih PSI yang cukup besar, mulai masuk. “Sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.
Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data “real count”, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.
