
Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Foto: Dok Kakinews.id/Ist)
Kakinews.id – Keterlibatan eks Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam pusaran korupsi impor gula bukan lagi sekadar dugaan, apalagi isu liar. Fakta-fakta persidangan telah membuka tabir itu secara telanjang.
Namanya tidak disebut sambil lalu, melainkan berulang kali ditegaskan secara eksplisit dalam vonis pengadilan terhadap para pengusaha gula swasta yang telah dinyatakan bersalah.
Ironis—bahkan mencederai akal sehat—Enggartiasto hingga kini tetap melenggang bebas, tak tersentuh proses hukum, meski posisinya setara dengan Thomas Trikasih Lembong yang justru telah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Kenyataan tersebut mengemuka terang benderang dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/10/2025). Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika, bersama hakim anggota Purwanto S. Abdullah dan Alfis Setiawan, secara gamblang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dengan sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara yang kala itu masih aktif menjabat.

Dalam amar putusan, majelis hakim dengan tegas menyebut bahwa para terdakwa “turut serta bersama-sama” dengan Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan RI periode 12 Agustus 2015–27 Juli 2016, serta Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan RI periode 27 Juli 2016–20 Oktober 2019, bersama jajaran direksi dan komisaris perusahaan gula swasta, dalam praktik impor gula yang nyata-nyata melanggar hukum.
Penyebutan nama Enggartiasto Lukita dalam putusan bukanlah catatan pinggir. Hakim menempatkannya sejajar dengan para pengusaha yang kini telah duduk di kursi pesakitan. Ini menegaskan satu hal krusial: peran pejabat negara dalam perkara ini bukan administratif belaka, melainkan bagian integral dari skema korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara secara sistematis.
Lebih telak lagi, dalam dokumen dakwaan jaksa penuntut umum, nama Enggartiasto Lukita tercantum sebanyak 32 kali. Mantan Mendag periode 2016–2019 itu disebut berulang dalam dakwaan terhadap salah satu dari sembilan bos perusahaan gula swasta, Tony Wijaya Ng, Direktur Utama PT Angels Products.
“Perbuatan terdakwa Tony Wijaya Ng bersama-sama Thomas Trikasih Lembong, Enggartiasto Lukita, dan pihak-pihak lainnya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegas jaksa dalam dakwaan yang dibacakan pada Kamis (19/6/2025).
Namun, di tengah fakta persidangan yang begitu terang dan berlapis, sikap aparat penegak hukum justru memantik kecurigaan publik. Hingga hari ini, Enggartiasto Lukita belum juga diperiksa. Ketika dimintai tanggapan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna dan Direktur Penyidikan Kejagung Nurcahyo Tjungkung Madyo memilih bungkam—diam yang justru semakin nyaring.
Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar sempat berkilah bahwa pemeriksaan terhadap pihak lain baru akan dilakukan jika telah menjadi pertimbangan hakim atau masuk dalam putusan. Alasan itu kini runtuh oleh fakta, sebab majelis hakim secara eksplisit telah menyebut dan menilai peran Enggartiasto Lukita dalam putusan pengadilan.
“Apakah itu menjadi fakta hukum? Kita tunggu bagaimana proses keputusan dari majelis,” ujar Harli kala itu. Namun kini tak ada lagi yang bisa ditunggu: putusan telah dibacakan, nama telah disebut, dan fakta hukum telah dipampang terbuka di ruang sidang.
Nada serupa juga datang dari Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung Sutikno, yang menyatakan penyidikan baru akan merambah periode menteri lain setelah perkara Tom Lembong diputus. Pernyataan ini justru mempertebal kesan bahwa hukum bergerak tertatih ketika berhadapan dengan elite kekuasaan, meski bukti telah disodorkan di depan mata.
Publik kini menanti satu jawaban yang tak bisa lagi ditunda: apakah Kejaksaan Agung akan menegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu, atau memilih membiarkan fakta persidangan yang terang benderang ini menguap tanpa tindak lanjut?
Kasus impor gula telah melampaui sekadar perkara korupsi. Ia menjelma menjadi ujian telak bagi keberanian negara—apakah berani menjerat mantan pejabat tinggi yang namanya telah disebut hakim dan jaksa secara terbuka, atau kembali tunduk pada impunitas yang selama ini menghantui penegakan hukum di republik ini.


![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)






Tinggalkan Balasan