Polda Kalsel Cegah Konflik Horizontal Antar Nelayan di HSS
FOTO BERSAMA-Peserta FGD foto bersama usai melaksanakan kegiatan.(foto : ist)
KANDANGAN, KN-Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar focus group discussion (FGD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)
FGD digelar sebagai langkah antisipasi dan mencegah konflik horizontal antar nelayan setempat.
Kegiatan tersebut diikuti Dinas Perikanan Kabupaten HSS, Komisi III DPRD Kabupaten HSS, Bagian Hukum Setda HSS, Kesbangpol HSS, Polres HSS, Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten HSS, Senin (31/7).
Kegiatan tersebut mengambil tema “Pencegahan Konflik Horizontal Antar Nelayan Dalam Rangka Terciptanya Situasi Kamtibmas di Kabupaten HSS”.
Panit 2 Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalsel Ipda Agus Murti menyampaikan konflik sosial antar nelayan di Kabupaten HSS sudah terjadi dari tahun 2009 hingga 2022, baik secara individu maupun kelompok yang dilatar belakangi dari kegiatan mencari ikan menggunakan alat setrum.
Agus Murti menambahkan Kabupaten HSS sebagian merupakan wilayah perairan yang kaya akan sumberdaya alam (SDA), yaitu ikan air tawar, dimana ketika musim kemarau tiba ikan akan berkumpul disuatu danau, sehingga masyarakat dari berbagai daerah, seperti dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Utara (HSU) ikut datang mencari ikan menggunakan alat setrum,”Akibatnya terjadilah pertikaian yang berujung pada tindakan melawan hukum”paparnya
Kepala Bagian Hukum Setda HSS, Fitri menyampaikan Kabupaten HSS memiliki Peraturan Daerah yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2005 dan saat ini masih berlaku namun seiring perubahan Undang-undang (UU) Perikanan dari Nomor 31 Tahun 2005 menjadi Nomor 45 Tahun 2009 perlu kiranya dikaji kembali dikaitkan dengan Undang-undang Cipta Kerja.
“Tindakan hukum yang selama ini dilakukan oleh Polres HSS dan PPNS Dinas Perikanan cukup baik namun belum memberikan efek jera bagi pelaku,” tukasnya.
Sementara perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten HSS, Fandi dikesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Pokmaswas yang selama ini sudah banyak membantu. Namun sambungnya yang perlu ditekankan kepada Pokmaswas agar dalam melakukan kegiatan tidak melakukan tindakan berlebihan, seperti menyita, menangkap, memeriksa, menginterogasi dan lain-lain, tapi cukup memantau dan melaporkan saja kepada aparat kepolisian atau Dinas Perikanan.
Dikesempatan itu beberapa Pokmaswas Kabupaten HSS juga berharap adanya penambahan personil Polair di Pos Danau Bangkau dan penambahan fasilitas/prasarana, sehingga nantinya dapat melakukan patroli ke daerah yang susah dijangkau.
Saat ini wilayah rawa sepenuhnya telah ditanami sejenis tanaman gulma, dimana ikan-ikan enggan untuk berkumpul dan warga meminta saat musim kemarau agar tanaman tersebut di basmi sehingga lahannya bisa dimanfaatkan untuk pertanian.
Perwakilan Komisi III DPRD Kabupaten HSS, Yuniarti menyampaikan DPRD telah menganggarkan untuk memberikan bantuan berupa airboard senilai Rp2,5 miliar untuk patroli nelayan dan segala perawatan dapat diajukan biayanya.
Penulis: Idla
Editor: Iyus
