Kalimantan Kita

Kalimantan Kita

Langkah Konkret Inspirasi Bangsa

Sudewo Klaim Lama Jadi Target KPK, Soroti Penyidik Rossa Purbo Bekti

BERITA UTAMA

SEMARANG, KAKINEWS.ID — Bupati Pati nonaktif Sudewo mengungkap keyakinannya bahwa dirinya telah lama menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bahkan secara terbuka menyoroti penyidik KPK Rossa Purbo Bekti yang disebutnya berada di balik proses hukum terhadap dirinya. Sudewo mengatakan keyakinan tersebut tidak muncul begitu saja. Ia mengaku menemukan sejumlah indikasi dari fakta persidangan dan […]

Bupati Pati Sudewo jadi Tersangka Kasus Pemerasan Jabatan Desa

Gibran Tetap Wapres, Catatan MK soal Ijazah Mencuat

Gibran Tetap Wapres, Catatan MK soal Ijazah Mencuat

Ekspor POME Meledak 1,2 Juta Ton, Levy Rp7,3 Triliun Terancam Raib

Terpopuler

01

M Suryo Diminta Diperiksa, CBA Curiga Ada Beking Elite di Tambang Ilegal Samin Tan

BERITA UTAMA
02

Dulu Viral Dugaan Penguntitan Jampidsus, Kini Eks Restoran Febrie Digeledah dalam Kasus Batu Bara Rp5 Triliun

BERITA UTAMA
03

Apa Kabar Hanan Supangkat Sempat Terseret Kasus TPPU SYL? Status Cegah Dicabut tetapi Penyidikan KPK Belum Berakhir!

BERITA UTAMA
04

Cara Nonton Live Streaming Prancis vs Senegal Piala Dunia 2026 di HP, TVRI dan MAXStream

BERITA UTAMA
05

Hukuman 1,5 Tahun Dinilai Tak Masuk Akal, Kejagung Resmi Banding Vonis Eks Dirjen Kemenkeu

BERITA UTAMA

Nasional

BNPB: Karhutla di Enam Provinsi Masih Berat, 186 Hektare Lahan Gambut Terbakar

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Satu Data Indonesia, Segera Dibawa ke Paripurna

Menko Polkam Dudung Komitmen Tangani Karhutla dan Keamanan Papua

Menhan Sjafrie: Prajurit Perbatasan Jaga Kedaulatan dan Bantu Rakyat

Video & Ceremonial

Lihat Semua
DPD KNPI Kota Kendari mematangkan konsolidasi menjelang pelantikan pengurus dan Rakerda pada 12 September 2026. Ketua KNPI Kota Kendari Muhammad Maulana Ali Syaputra menegaskan KNPI harus menjadi rumah besar pemuda, memperkuat kaderisasi, serta melahirkan program konkret yang berdampak bagi pemuda dan masyarakat.

KNPI Kota Kendari Matangkan Konsolidasi Jelang Pelantikan dan Rakerda

Ceremonial

Kualitas Udara Kalsel Memburuk, Banjarbaru Catat AQI Tertinggi

Ceremonial

Resmi Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Badewa Jadi Magnet Baru Pariwisata Bumi Lambung Mangkurat

BERITA UTAMA

Terkini

Bupati Pati Sudewo jadi Tersangka Kasus Pemerasan Jabatan Desa

Sudewo Klaim Lama Jadi Target KPK, Soroti Penyidik Rossa Purbo Bekti

BERITA UTAMA
Gibran Tetap Wapres, Catatan MK soal Ijazah Mencuat

Gibran Tetap Wapres, Catatan MK soal Ijazah Mencuat

BERITA UTAMA

Dilaporkan Dugaan Perselingkuhan, Oknum ASN Balangan Berinisial BS, S.STP Kini Dilaporkan ke Polisi

BERITA UTAMA

Gempa M5,0 di Sabah Malaysia Tidak Berpotensi Tsunami

Daerah

Ekspor POME Meledak 1,2 Juta Ton, Levy Rp7,3 Triliun Terancam Raib

BERITA UTAMA

Ekonomi dan Bisnis

Lihat Semua
Harga Emas Ambruk 1,84%, Investor Harus Jual atau Justru Borong?

Harga Emas Tertekan, Sinyal Bearish Menguat

BERITA UTAMA

CKB Logistics Perkuat Konektivitas Industri Jawa Timur ke Indonesia

Ekonomi dan Bisnis

PHKT Tingkatkan Produksi Sumur Sepinggan V-7 hingga 710 BOPD

Ekonomi dan Bisnis

BNPB: Karhutla di Enam Provinsi Masih Berat, 186 Hektare Lahan Gambut Terbakar

Nasional

Satgas PKH Setor Rp13,24 Triliun, 259 Ribu Hektare Hutan Dikembalikan ke Negara

BERITA UTAMA

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang

Nasional

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang

Nasional

Daryono: Gempa Bukan Ukuran Dosa Sebuah Daerah

Artikel

Hukum

Lihat Semua
Bupati Pati Sudewo jadi Tersangka Kasus Pemerasan Jabatan Desa

Sudewo Klaim Lama Jadi Target KPK, Soroti Penyidik Rossa Purbo Bekti

BERITA UTAMA
Gibran Tetap Wapres, Catatan MK soal Ijazah Mencuat

Gibran Tetap Wapres, Catatan MK soal Ijazah Mencuat

BERITA UTAMA

Ekspor POME Meledak 1,2 Juta Ton, Levy Rp7,3 Triliun Terancam Raib

BERITA UTAMA

Adventorial

Manchester United Pantau Adrien Truffert, Siap Pindah ke Old Trafford

Olahraga

Cristiano Ronaldo, Top Skor Internasional Sepanjang Masa

Olahraga

Lamine Yamal Tak Ingin Dibandingkan dengan Messi dan Pelé

Olahraga

Cristiano Ronaldo dan Putranya Berpeluang Tampil Bersama untuk Portugal

Olahraga

Scaloni dan Walter Samuel Dikabarkan Tak Perpanjang Kontrak di Timnas Argentina

Olahraga

Infantino Apresiasi Keluarga Staf FIFA di Zurich Usai Gelaran Piala Dunia 2026

Olahraga
Lihat Lebih Banyak
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Jumat (18/9/2026). ANTARA/Harianto

KPK Panggil Nusron, Jangan Mangkir dari Pemeriksaan HGB

BERITA UTAMA
Jakarta, MI – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak yang kian mengundang perhatian. Kejaksaan Agung menyita satu unit pesawat Textron Aviation dan satu unit helikopter Bell 505 sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Sorotan menguat setelah pesawat Textron Aviation dengan registrasi PK-YNB yang disita penyidik masih terlihat menggunakan stiker logo dan tulisan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, BNPB memastikan pesawat tersebut bukan armada yang mereka sewa dalam tiga tahun terakhir. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, berdasarkan data penyewaan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan patroli udara kebakaran hutan dan lahan, pesawat PK-YNB tidak tercatat pernah disewa BNPB dalam kurun waktu tersebut. “Pesawat tersebut dengan Reg PK-YNB, berdasarkan data pesawat yang BNPB sewa untuk misi OMC dan patroli udara Karhutla, tidak pernah disewa BNPB dalam 3 tahun terakhir ini,” kata Suharyanto, Senin (5/10/2026). BNPB memang menggunakan pesawat sewaan untuk sejumlah operasi kebencanaan. Pesawat yang digunakan dalam misi tersebut diberi identitas BNPB selama masa kontrak. Setelah kontrak berakhir, logo dan identitas BNPB seharusnya dilepas. “Pesawat udara yang sedang disewa BNPB untuk operasi udara dan OMC dalam durasi waktu tertentu sesuai dengan kontrak akan dilabeli identitas misi BNPB. Setelah masa kontrak habis, logo identitas BNPB harus dilepas kembali,” ujarnya. Penegasan BNPB tersebut membuat keberadaan stiker lembaga negara pada pesawat yang kini menjadi barang bukti Kejagung semakin menjadi perhatian. Suharyanto juga memastikan BNPB saat ini tidak memiliki kontrak dengan operator pesawat tersebut. Bahkan, BNPB mengaku tidak mengetahui bahwa pesawat itu kemudian terkait dengan pihak yang tengah berhadapan dengan proses hukum dalam perkara dugaan korupsi di BGN. “Saat ini tidak ada kontrak BNPB dengan operator yang mengoperasikan pesawat sesuai dalam foto tersebut. BNPB juga tidak tahu bahwa pesawat tersebut terkait dengan pihak yang saat ini bermasalah dengan kasus hukum di BGN,” tegasnya. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, kembali menegaskan bahwa BNPB tidak memiliki pesawat sendiri. Seluruh pesawat yang digunakan untuk mendukung operasi kebencanaan merupakan unit sewaan berdasarkan kebutuhan dan kontrak. “BNPB pada prinsipnya tidak pernah memiliki pesawat. Adapun setiap pesawat yang ada stiker BNPB adalah unit yang disewa oleh BNPB,” kata Berton. Adapun pesawat PK-YNB yang kini telah menjadi barang bukti Kejagung disebut berkaitan dengan persoalan internal perusahaan afiliasi. “Unit pesawat yang ada di foto tersebut itu merupakan permasalahan internal perusahaan afiliasi tersebut. Sejak barang itu jadi barang bukti, kami tidak bisa lagi urusan sewa-menyewa,” ujarnya. Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yada Artha Trimanunggal (YAT) yang dipesan untuk kebutuhan program MBG ketika Dadan Hindayana memimpin BGN. Selain pesawat, penyidik Kejagung juga menyita satu unit helikopter Bell 505. Kedua aset tersebut telah disegel sebagai barang bukti. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyitaan dilakukan dalam perkara yang menjerat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kolonel Budi Utomo bersama empat pihak swasta. Pihak swasta yang disebut dalam perkara tersebut yakni Andri Mulyono selaku Komisaris PT YAT, YY selaku Direktur PT YAT, serta AA dan GB selaku Direktur PT ASE. Dari pengusutan aset, penyidik juga menyita sekitar lima unit telepon seluler, 89 dokumen, serta uang tunai senilai Rp24,970 miliar. “Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita Rp24,970 miliar,” kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). Selain itu, penyidik menyita satu unit kendaraan Hino, dua kendaraan BYD, satu unit BYD Dolphin, serta satu unit Lexus LM500 tahun 2025. Penyitaan pesawat dan helikopter tersebut menambah daftar aset yang kini berada dalam penguasaan penyidik dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik BGN. Sementara itu, BNPB telah memberikan penjelasan bahwa pesawat PK-YNB bukan pesawat yang mereka sewa dalam tiga tahun terakhir dan penggunaan identitas BNPB semestinya terkait dengan masa kontrak. Kini, keberadaan logo BNPB pada pesawat yang telah disita sebagai barang bukti menjadi bagian dari fakta yang turut mengemuka dalam proses penyidikan Kejagung.

Pesawat Berstiker BNPB Disita Kejagung, Korupsi BGN Makin Disorot

BERITA UTAMA

KPK Soroti Dugaan Pungli di Lapas Cibinong, Minta Bukti dan Pihak yang Terlibat Diperjelas

BERITA UTAMA
“Jaksa Tangkap Jaksa”, Ada Apa dengan Nikel Morombo?

“Jaksa Tangkap Jaksa”, Ada Apa dengan Nikel Morombo?

BERITA UTAMA

Nusron Wahid Minggu ini Diperiksa KPK

BERITA UTAMA
Index Berita