Kalimantan Kita

Kalimantan Kita

Langkah Konkret Inspirasi Bangsa

Dugaan Rp1,7 Triliun di Petro Muba, Kejagung Teruskan Lapdu: Kejati Sumsel Mau Apa?

BERITA UTAMA

JAKARTA, KAKINEWS.ID  – Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan aktivitas produksi minyak PT Petro Musi Banyuasin (Petro Muba) Perseroda kini memasuki tahap yang patut mendapat perhatian serius. Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi telah meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kajati Sumsel) untuk ditindaklanjuti. Hal itu ditegaskan dalam surat […]

Gaji Negara, Gara Sultan? Kejagung Bidik Dugaan Mobil Mewah Pejabat Kemenkeu

PT Hutama Indo Tara Disegel Kejagung, Aset Don Ritto Diamankan dalam Perkara Febrie

KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.

Pembobol Kredit Fiktif BRI Rp122 Miliar Divonis 8 Tahun

Pembobol Kredit Fiktif BRI Rp122 Miliar Divonis 8 Tahun

Terpopuler

01

M Suryo Diminta Diperiksa, CBA Curiga Ada Beking Elite di Tambang Ilegal Samin Tan

BERITA UTAMA
02

Dulu Viral Dugaan Penguntitan Jampidsus, Kini Eks Restoran Febrie Digeledah dalam Kasus Batu Bara Rp5 Triliun

BERITA UTAMA
03

Apa Kabar Hanan Supangkat Sempat Terseret Kasus TPPU SYL? Status Cegah Dicabut tetapi Penyidikan KPK Belum Berakhir!

BERITA UTAMA
04

Cara Nonton Live Streaming Prancis vs Senegal Piala Dunia 2026 di HP, TVRI dan MAXStream

BERITA UTAMA
05

Hukuman 1,5 Tahun Dinilai Tak Masuk Akal, Kejagung Resmi Banding Vonis Eks Dirjen Kemenkeu

BERITA UTAMA

Nasional

Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Karhutla Dilakukan Tegas dan Terpadu

Empat Anggota TPNPB-OPM Tewas dalam Kontak Senjata di Intan Jaya

Menhan Hadiri Penyerahan Kendaraan Tempur Amfibi AAV M-35 untuk Korps Marinir

Menkeu Suahasil Bahas Dukungan Anggaran untuk Universitas Republik Indonesia

DPR Kawal Infrastruktur dan Transportasi 2027, Lasarus: Negara Harus Hadir Pastikan Keselamatan

50 Pati dan 4 PNS Polri Naik Pangkat, Kapolri Pimpin Upacara Korprapot

Video & Ceremonial

Lihat Semua
DPD KNPI Kota Kendari mematangkan konsolidasi menjelang pelantikan pengurus dan Rakerda pada 12 September 2026. Ketua KNPI Kota Kendari Muhammad Maulana Ali Syaputra menegaskan KNPI harus menjadi rumah besar pemuda, memperkuat kaderisasi, serta melahirkan program konkret yang berdampak bagi pemuda dan masyarakat.

KNPI Kota Kendari Matangkan Konsolidasi Jelang Pelantikan dan Rakerda

Ceremonial

Kualitas Udara Kalsel Memburuk, Banjarbaru Catat AQI Tertinggi

Ceremonial

Resmi Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Badewa Jadi Magnet Baru Pariwisata Bumi Lambung Mangkurat

BERITA UTAMA

Terkini

Ombudsman RI, Momentum Polres Tabalong Perkuat Komitmen Pelayanan Publik

Daerah
Gaji Negara, Gara Sultan? Kejagung Bidik Dugaan Mobil Mewah Pejabat Kemenkeu

Dugaan Rp1,7 Triliun di Petro Muba, Kejagung Teruskan Lapdu: Kejati Sumsel Mau Apa?

BERITA UTAMA

Kawal Kasus Penipuan PT SBA, LSM KAKI Kalsel Desak Pengadilan Tinggi Banjarmasin Putus Banding Richard A. Muljadi Secara Objektif dan Adil

BERITA UTAMA

Soal Keluhan Warga Rantau Bakula, Bupati Banjar Pastikan Pemda Turun Tangan

Daerah

Pembunuh Ustadzah Hasanah Divonis 20 Tahun Penjara, Hukuman Sama dengan Tuntutan Jaksa

Daerah

Ekonomi dan Bisnis

Lihat Semua

PHKT Tingkatkan Produksi Sumur Sepinggan V-7 hingga 710 BOPD

Ekonomi dan Bisnis
IHSG Tersungkur, Praktik Busuk Diselidiki: Siapa Bermain di Balik Layar?

IHSG Tertekan 1,20 Persen, Saham Bank dan Konglomerasi Berguguran

BERITA UTAMA
Rupiah menghadapi tekanan berlapis dari harga minyak Brent US$108,49 per barel, inflasi AS, dan sentimen hawkish yang berpotensi memperkuat dolar AS.

Rupiah Terjun ke Rp17.916, Bayang-Bayang Rp18.000 Makin Dekat

BERITA UTAMA

Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Karhutla Dilakukan Tegas dan Terpadu

Nasional

Alfamart di Gambut Terbakar Hebat, Diduga Sengaja Dibakar, Pria Ditemukan Tak Bernyawa

Daerah

Pelepasan PKL Siswa SMK Negeri 2 Amuntai

Daerah

Badan Bank Tanah Lanjutkan Kepastian Hukum 75 Ha bagi Warga di HSS

Daerah

Sidang Dugaan Penipuan Notaris di PN Banjarmasin: JPU Hadirkan Enam Saksi, Kerugian Korban Capai Rp750 Juta

BERITA UTAMA

Hukum

Lihat Semua
Gaji Negara, Gara Sultan? Kejagung Bidik Dugaan Mobil Mewah Pejabat Kemenkeu

Dugaan Rp1,7 Triliun di Petro Muba, Kejagung Teruskan Lapdu: Kejati Sumsel Mau Apa?

BERITA UTAMA
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.

PT Hutama Indo Tara Disegel Kejagung, Aset Don Ritto Diamankan dalam Perkara Febrie

BERITA UTAMA
Pembobol Kredit Fiktif BRI Rp122 Miliar Divonis 8 Tahun

Pembobol Kredit Fiktif BRI Rp122 Miliar Divonis 8 Tahun

BERITA UTAMA

Adventorial

Lamine Yamal Tak Ingin Dibandingkan dengan Messi dan Pelé

Olahraga

Cristiano Ronaldo dan Putranya Berpeluang Tampil Bersama untuk Portugal

Olahraga

Scaloni dan Walter Samuel Dikabarkan Tak Perpanjang Kontrak di Timnas Argentina

Olahraga

Infantino Apresiasi Keluarga Staf FIFA di Zurich Usai Gelaran Piala Dunia 2026

Olahraga

Messi Akan Jalani Laga Perpisahan Bersama Timnas Argentina

Olahraga

Juventus Tegaskan Tak Berencana Ganti Pelatih, Spalletti Tetap Dipercaya

Olahraga
Lihat Lebih Banyak
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.

PT Hutama Indo Tara Disegel Kejagung, Aset Don Ritto Diamankan dalam Perkara Febrie

BERITA UTAMA

KM Virgo Sudah Menyentuh Dasar Laut, Basarnas Desak Salvage Segera Dilakukan

BERITA UTAMA

Kemenhub Tegur P&I, Salvage KM Virgo Dinilai Lambat Hambat Evakuasi Korban

BERITA UTAMA

Update Hari Ini : Tiga Korban KM Virgo Transport 8 Kembali Dievakuasi, Total 182 Orang Ditemukan

BERITA UTAMA
Pembobol Kredit Fiktif BRI Rp122 Miliar Divonis 8 Tahun

Pembobol Kredit Fiktif BRI Rp122 Miliar Divonis 8 Tahun

BERITA UTAMA
Index Berita