Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo (tengah), didampingi Sekda Prov Kalsel Muhammad Syarifuddin dan jajaran Kepala Balai, meninjau langsung kondisi genangan air di Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Jumat (9/1/2026).(Foto :Istimewa)

KAKINEWS.ID, MARTAPURA – Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus meninjau langsung kondisi banjir di Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (9/1/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menangani persoalan banjir yang kerap terjadi di Kalimantan Selatan.

Setibanya di Kalimantan Selatan, Menteri PU disambut Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin. Penyambutan turut dihadiri Kepala BWS Kalimantan III, Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Kepala Balai Jasa Konstruksi, Kepala Balai Rawa, Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, serta jajaran terkait.

Rombongan kemudian meninjau langsung lokasi banjir di Sungai Tabuk untuk melihat kondisi lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU juga menyerahkan bantuan tali asih berupa paket sembako kepada warga terdampak sebagai bentuk empati dan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, banjir di wilayah Sungai Tabuk disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, antara lain pasangnya air laut yang tinggi serta terganggunya aliran Sungai Martapura. Kondisi tersebut menyebabkan air dari sungai-sungai kecil tidak dapat mengalir secara optimal.

“Air Sungai Tabuk tidak bisa mengalir ke Sungai Martapura karena Sungai Martapura sendiri terdorong ke laut akibat pasang. Akibatnya, air tertahan dan meluap ke permukiman,” jelasnya.

Meski diakui sebagai persoalan yang hampir terjadi setiap tahun, Menteri PU menegaskan pemerintah terus menyiapkan solusi jangka panjang. Salah satunya melalui pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebagai infrastruktur pengendali banjir.

“Perencanaan bendungan ini sebenarnya sudah lama. Kendala pembebasan lahan telah diselesaikan pada akhir 2024. Mudah-mudahan tahun ini pekerjaan fisiknya dapat segera dimulai,” ujarnya.

Ia menargetkan pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun, bahkan diupayakan lebih cepat menjadi dua tahun.

“Jika bendungan ini beroperasi, kami optimistis sekitar 70 persen potensi banjir di kawasan ini dapat dikendalikan,” tambahnya

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap bersinergi dan mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir demi keselamatan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah.