Datangi KPK di Tengah Sorotan Publik, Airlangga Hartarto Bicara Tarif AS: Ada Apa di Balik Agenda Ekonomi?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (14/1/2026) siang. Kehadiran Airlangga bersama sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih ini disebut terkait pembahasan negosiasi tarif perdagangan Amerika Serikat sekaligus kajian pencegahan korupsi.
Kakinews.id – Kedatangan Airlangga Hartarto ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu siang (14/1/2026) langsung memantik tanda tanya publik. Di tengah sorotan tajam terhadap isu integritas dan tata kelola pemerintahan, langkah Menko Perekonomian itu dinilai bukan sekadar agenda rutin.
Pantauan Kakinews.id di lokasi menunjukkan Airlangga tiba sekitar pukul 13.53 WIB dengan mobil Lexus hitam. Mengenakan batik dan membawa map hitam, ia melangkah cepat memasuki markas lembaga antirasuah tersebut. Kepada wartawan, Airlangga menyebut kehadirannya berkaitan dengan komunikasi dan negosiasi tarif risiko perdagangan Amerika Serikat yang dipatok Presiden AS Donald Trump. Namun, alasan itu belum sepenuhnya meredam spekulasi.
Sorotan kian menguat karena Airlangga tidak datang sendiri. Ia didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti serta Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Ketiganya disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa, lalu bersama-sama masuk ke dalam gedung tanpa banyak pernyataan tambahan.
Berdasarkan agenda resmi KPK, para menteri dan wakil menteri tersebut dijadwalkan mengikuti pemaparan hasil kajian pencegahan korupsi dari pukul 14.00 hingga 17.00 WIB. Meski berlabel “pencegahan”, momentum kehadiran pejabat tinggi ekonomi negara di kantor KPK tetap memunculkan kesan kuat bahwa isu integritas kebijakan ekonomi tengah berada di bawah lampu sorot.
Di tengah upaya pemerintah meredam dampak kebijakan global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, publik menunggu lebih dari sekadar penjelasan normatif. Kehadiran Airlangga di KPK hari ini menjadi sinyal bahwa transparansi dan akuntabilitas kebijakan ekonomi tidak lagi bisa dipisahkan dari pengawasan antikorupsi.
