Prabowo Ultimatum Bos BUMN Lama: Siap-Siap Dipanggil Kejagung

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Kakinews.id)

Kakinews.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran pimpinan BUMN terdahulu. Dalam forum resmi negara, ia secara terbuka menyebut mereka yang gagal mengelola perusahaan pelat merah harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan dipanggil oleh Kejaksaan Agung.

Peringatan itu disampaikan dalam Taklimat Presiden pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor. Di hadapan pejabat pusat dan daerah, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah kini memusatkan kendali aset negara dalam satu manajemen besar melalui sovereign wealth fund, yakni BPI Danantara.

“Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,” tegasnya.

Ia menyindir keras model pengelolaan lama BUMN yang menurutnya tidak masuk akal karena terpecah ke ratusan entitas. “Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” ungkap Prabowo.

Dari situlah nada pidatonya berubah menjadi ultimatum. Ia menegaskan bahwa para pimpinan lama tidak bisa lepas tangan begitu saja dari kondisi perusahaan negara yang bermasalah.

“Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tutur Prabowo dengan nada tinggi.

Ia bahkan menanggapi sindiran pihak-pihak yang selama ini meremehkan ucapannya. “Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,” tegas Kepala Negara.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan BUMN tidak berhenti pada restrukturisasi kelembagaan. Pemerintah membuka pintu penegakan hukum bagi siapa pun yang dinilai meninggalkan persoalan dalam pengelolaan aset negara. Pesannya jelas: era nyaman tanpa pertanggungjawaban sudah berakhir.