Kalimantan Kita

Kalimantan Kita

Langkah Konkret Inspirasi Bangsa

#Kejaksaan Agung

Satgas PKH Setor Rp13,24 Triliun, 259 Ribu Hektare Hutan Dikembalikan ke Negara

BERITA UTAMA
Jakarta, MI – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak yang kian mengundang perhatian. Kejaksaan Agung menyita satu unit pesawat Textron Aviation dan satu unit helikopter Bell 505 sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Sorotan menguat setelah pesawat Textron Aviation dengan registrasi PK-YNB yang disita penyidik masih terlihat menggunakan stiker logo dan tulisan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, BNPB memastikan pesawat tersebut bukan armada yang mereka sewa dalam tiga tahun terakhir. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, berdasarkan data penyewaan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan patroli udara kebakaran hutan dan lahan, pesawat PK-YNB tidak tercatat pernah disewa BNPB dalam kurun waktu tersebut. “Pesawat tersebut dengan Reg PK-YNB, berdasarkan data pesawat yang BNPB sewa untuk misi OMC dan patroli udara Karhutla, tidak pernah disewa BNPB dalam 3 tahun terakhir ini,” kata Suharyanto, Senin (5/10/2026). BNPB memang menggunakan pesawat sewaan untuk sejumlah operasi kebencanaan. Pesawat yang digunakan dalam misi tersebut diberi identitas BNPB selama masa kontrak. Setelah kontrak berakhir, logo dan identitas BNPB seharusnya dilepas. “Pesawat udara yang sedang disewa BNPB untuk operasi udara dan OMC dalam durasi waktu tertentu sesuai dengan kontrak akan dilabeli identitas misi BNPB. Setelah masa kontrak habis, logo identitas BNPB harus dilepas kembali,” ujarnya. Penegasan BNPB tersebut membuat keberadaan stiker lembaga negara pada pesawat yang kini menjadi barang bukti Kejagung semakin menjadi perhatian. Suharyanto juga memastikan BNPB saat ini tidak memiliki kontrak dengan operator pesawat tersebut. Bahkan, BNPB mengaku tidak mengetahui bahwa pesawat itu kemudian terkait dengan pihak yang tengah berhadapan dengan proses hukum dalam perkara dugaan korupsi di BGN. “Saat ini tidak ada kontrak BNPB dengan operator yang mengoperasikan pesawat sesuai dalam foto tersebut. BNPB juga tidak tahu bahwa pesawat tersebut terkait dengan pihak yang saat ini bermasalah dengan kasus hukum di BGN,” tegasnya. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, kembali menegaskan bahwa BNPB tidak memiliki pesawat sendiri. Seluruh pesawat yang digunakan untuk mendukung operasi kebencanaan merupakan unit sewaan berdasarkan kebutuhan dan kontrak. “BNPB pada prinsipnya tidak pernah memiliki pesawat. Adapun setiap pesawat yang ada stiker BNPB adalah unit yang disewa oleh BNPB,” kata Berton. Adapun pesawat PK-YNB yang kini telah menjadi barang bukti Kejagung disebut berkaitan dengan persoalan internal perusahaan afiliasi. “Unit pesawat yang ada di foto tersebut itu merupakan permasalahan internal perusahaan afiliasi tersebut. Sejak barang itu jadi barang bukti, kami tidak bisa lagi urusan sewa-menyewa,” ujarnya. Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yada Artha Trimanunggal (YAT) yang dipesan untuk kebutuhan program MBG ketika Dadan Hindayana memimpin BGN. Selain pesawat, penyidik Kejagung juga menyita satu unit helikopter Bell 505. Kedua aset tersebut telah disegel sebagai barang bukti. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyitaan dilakukan dalam perkara yang menjerat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kolonel Budi Utomo bersama empat pihak swasta. Pihak swasta yang disebut dalam perkara tersebut yakni Andri Mulyono selaku Komisaris PT YAT, YY selaku Direktur PT YAT, serta AA dan GB selaku Direktur PT ASE. Dari pengusutan aset, penyidik juga menyita sekitar lima unit telepon seluler, 89 dokumen, serta uang tunai senilai Rp24,970 miliar. “Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita Rp24,970 miliar,” kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). Selain itu, penyidik menyita satu unit kendaraan Hino, dua kendaraan BYD, satu unit BYD Dolphin, serta satu unit Lexus LM500 tahun 2025. Penyitaan pesawat dan helikopter tersebut menambah daftar aset yang kini berada dalam penguasaan penyidik dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik BGN. Sementara itu, BNPB telah memberikan penjelasan bahwa pesawat PK-YNB bukan pesawat yang mereka sewa dalam tiga tahun terakhir dan penggunaan identitas BNPB semestinya terkait dengan masa kontrak. Kini, keberadaan logo BNPB pada pesawat yang telah disita sebagai barang bukti menjadi bagian dari fakta yang turut mengemuka dalam proses penyidikan Kejagung.

Pesawat Berstiker BNPB Disita Kejagung, Korupsi BGN Makin Disorot

BERITA UTAMA
Kejagung Intai Pasal Perintangan Penyidikan, Pihak yang Lindungi Jurist Tan Bisa Ikut Terseret

Kejagung Bongkar Jejak Batu Bara PT CCM, 4 Pejabat Pemkab Nunukan Diperiksa

BERITA UTAMA

Denda Rp147,3 Miliar Belum Lunas, PT Singlurus Pratama Dibayangi Jerat Pidana

BERITA UTAMA
Brigjen Totok Suharyanto

Kakortas Tipikor Polri Totok Suharyanto Dimutasi Usai Tangani Kasus Febrie Adriansyah, Perkara Berujung di Kejagung

BERITA UTAMA
Kejagung Sita Rp401,6 Miliar dari PT CNI, Dugaan Permainan Ekspor Nikel Diburu

Cekal Atto Dicabut di Tengah Kasus CNI, Alasan Umrah dan Bisnis Disorot: Pakar Sebut Penegakan Hukum Kacau

BERITA UTAMA
Barbuk Saham Rp2,4 Triliun Dikuasai Kejagung, Jejak Cuci Uang Koruptor Masih Membekas di Bursa

Pengadaan Motor Listrik MBG Rp1,22 Triliun Diduga Dikondisikan, 5 Tersangka Ditahan

BERITA UTAMA
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok Kakinews.id)

Kejagung Kunci 3 Tersangka Baru di Kasus MBG

BERITA UTAMA

Kejagung Tangkap Koruptor Buron Kaltim, 12 Tahun Jadi DPO

BERITA UTAMA
Gaji Negara, Gara Sultan? Kejagung Bidik Dugaan Mobil Mewah Pejabat Kemenkeu

Dugaan Rp1,7 Triliun di Petro Muba, Kejagung Teruskan Lapdu: Kejati Sumsel Mau Apa?

BERITA UTAMA
Sudah ditampilkan semua