
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Desakan agar Indonesia tidak lagi sekadar bersuara, tetapi bertindak, kini benar-benar menguji keberanian hukum nasional. Laporan dugaan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang menyeret Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, resmi masuk ke meja Kejaksaan Agung. Bola panas itu tak bisa lagi dianggap sebagai tekanan moral belaka—ia telah berubah menjadi ujian konkret bagi supremasi hukum Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengakui laporan para aktivis dan akademisi sudah diterima Direktorat HAM Jampidsus dan tengah dikaji bersama lintas satuan kerja pemerintah. Isunya bukan sederhana. Prinsip universal jurisdiction yang menjadi dasar laporan membuka kemungkinan Indonesia mengadili pelaku kejahatan internasional meski locus delicti berada di luar wilayah nasional.
“Laporan dari aktivis-aktivis kemanusian itu sudah diterima oleh Dirham, dan tentunya itu dikoordinasikan dengan satuan-satuan kerja lain dari pemerintahan, karena ini terkait dengan lintas yurisdiksi (universal jurisdiction),” ujar Anang di Kejagung, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Di internal Direktorat HAM, kajian disebut mengacu pada norma KUHP Nasional yang baru berlaku, terutama pasal-pasal tentang genosida dan kejahatan kemanusiaan. Artinya, pintu hukum itu ada. Pertanyaannya tinggal satu: berani atau tidak digunakan.

Para pelapor menilai keberanian itu memiliki dasar kuat. Mereka membeberkan rangkaian operasi militer Israel sejak 2008 hingga agresi besar pasca-Oktober 2023 yang disebut menewaskan sedikitnya 71 ribu warga sipil, melukai 171 ribu orang, serta memicu krisis kemanusiaan akut di Jalur Gaza. Serangan disebut menyasar pemukiman, sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas kesehatan—objek yang secara tegas dilindungi hukum humaniter internasional.
Sorotan paling tajam tertuju pada Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara.
Dalam laporan yang diserahkan ke Kejagung, rumah sakit tersebut disebut mengalami sedikitnya 41 kali serangan sejak Oktober 2023, menggunakan jet tempur, drone, tank, hingga infiltrasi darat. Fasilitas kesehatan yang dibangun sebagai simbol solidaritas kemanusiaan Indonesia justru berubah menjadi sasaran.
“Serangan-serangan tersebut, termasuk serangan yang dilakukan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia melanggar Konvensi Jenewa IV 1949, dan juga mengancam secara langsung kepentingan nasional Indonesia atas keberadaan Rumah Sakit Indonesia yang didirikan sebagai aset kemanusian,” tegas Fatia Maulidiyanti.
Tak hanya serangan bersenjata, laporan juga menyoroti blokade pangan, pembatasan bantuan kemanusiaan, pemutusan listrik, bahan bakar, dan air bersih yang berdampak pada jutaan warga sipil. Jika terbukti, pola itu memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan bahkan genosida sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.
Guru Besar Hukum Tata Negara Feri Amsari menegaskan, hukum Indonesia tidak lumpuh menghadapi kejahatan lintas batas. Ia menyebut adanya kepentingan nasional yang terdampak langsung memperkuat legitimasi Indonesia untuk bertindak. “Rumah sakit kita dibom, dan juga ada warga negara kita yang pernah menjadi korban. Jadi ini memenuhi syarat untuk diadili. Tinggal Indonesia apakah berkeinginan untuk memperlihatkan perannya,” ujarnya.
Menurut Feri, pengadilan in absentia bukan hal mustahil. Prinsip universal jurisdiction memungkinkan proses hukum berjalan tanpa kehadiran fisik terdakwa, selama unsur dan bukti terpenuhi. Dengan kata lain, Indonesia tak harus menunggu Netanyahu menginjakkan kaki di tanah air untuk memulai persidangan.
Kini sorotan publik tertuju ke Kejagung. Laporan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan momentum bersejarah. Jika dilanjutkan ke meja hijau, Indonesia akan mencatat preseden berani dalam penegakan hukum internasional. Jika berhenti di tahap kajian, publik akan bertanya: sampai di mana komitmen kita terhadap keadilan kemanusiaan?


![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)






Tinggalkan Balasan