KAKINEWS.ID, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengajak seluruh unsur pemerintah memperkuat penguasaan ruang digital untuk mencegah disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).
Hal tersebut disampaikan Djamari saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Forum yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” itu menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi komunikasi publik pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan di ruang digital.
Menko Polkam menilai ruang digital memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, pola pikir, hingga karakter masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memiliki kemampuan yang kuat dalam mengelola arus informasi.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran,” ujar Djamari.
Ia mengingatkan, apabila ruang digital tidak dikuasai dengan baik, ruang tersebut dapat dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan narasi tertentu.
“Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” katanya.
Djamari juga menyoroti maraknya narasi negatif, kata-kata kasar, konten tidak senonoh, serta disinformasi di media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi pola pikir dan karakter masyarakat dalam jangka panjang.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter,” ujarnya.
Ia meminta seluruh elemen bangsa tidak lengah menghadapi perkembangan tersebut agar masyarakat tidak berkembang menjadi mudah menyerah dan pesimis.
“Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” tegasnya.
Menurut Djamari, upaya menghadapi DFK harus dilakukan secara terkoordinasi. Sebab, ketika ruang informasi sudah dikuasai pihak lain, diperlukan sumber daya yang lebih besar untuk mengembalikan pengaruh di ruang tersebut.
“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” jelasnya.
Djamari menegaskan, pengelolaan informasi publik saat ini tidak cukup hanya berorientasi pada kegiatan publikasi. Humas pemerintah perlu bertransformasi menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Ia mengajak pemerintah, TNI, Polri, humas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk bergerak bersama menghadirkan informasi yang benar, positif, dan membangun optimisme.
“Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkasnya.
Forum Bakohumas tersebut turut menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebagai narasumber.
Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
