
KAKINEWS.ID, JAKARTA — Persoalan utang proyek Kereta Cepat Whoosh memasuki babak yang kembali menyita perhatian. Bukan semata karena besarnya kewajiban yang harus dibayar, tetapi karena tenor pembayarannya disebut mencapai 80 tahun setelah dilakukan restrukturisasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, cicilan utang proyek Whoosh berada di kisaran Rp1 triliun per tahun, atau sedikit di bawah angka tersebut. Dengan tenor hingga delapan dekade, kewajiban itu praktis menjadi beban keuangan jangka sangat panjang.
Purbaya bahkan melontarkan pernyataan bernada satir ketika menggambarkan panjangnya masa pembayaran utang tersebut.
“Berarti kan total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau kita lihat ‘oh masih bisa lah’. (Tenor cicilan) 80 tahun saya dengar kemarin, makanya hebat juga tuh. Iya kita sudah mati, santai saja,” kata Purbaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus membuka gambaran betapa panjangnya horizon kewajiban finansial proyek Whoosh. Persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana cicilan dibayar tahun ini atau tahun depan, melainkan siapa yang akan menanggung kewajiban tersebut dalam beberapa dekade mendatang.

Apalagi, pengelolaan utang Whoosh akan mengalami perubahan. Mulai 15 September 2026, kewajiban tersebut tidak lagi dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), melainkan dialihkan kepada Kementerian Keuangan.
Purbaya mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan skema pengelolaan melalui Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu ataupun Indonesia Investment Authority (INA).
“Ada kemungkinan, mungkin kita pakai SMV atau INA,” ujarnya.
Menurut Purbaya, besaran cicilan tahunan tersebut masih dinilai dapat ditangani oleh satu entitas SMV di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah juga memastikan sumber dana untuk memenuhi kewajiban tersebut tersedia.
“Jadi gini, saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa sih, saya lihat setiap tahun saya lihat, ‘oh kalau segini saja cukup lah ditangani oleh satu SMV’. Satu perusahaan SMV di bawah Departemen Keuangan, atau dua, tapi uangnya cukup lebih,” katanya.
Purbaya sebelumnya juga menegaskan bahwa SMV yang nantinya menangani kewajiban Whoosh tidak harus mencari investor baru untuk membayar utang tersebut. Ia menyebut kemampuan keuangan SMV Kemenkeu dinilai mencukupi.
“Nggak, sudah ada uangnya. Sudah ada juga. Kan kalau SMV, let’s say satu perusahaan SMV aja, keuntungannya berapa sekarang? Rp3 triliun, Rp4 triliun setahun. Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp800 miliar keuntungannya,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Namun, di balik pernyataan bahwa uang untuk membayar cicilan tersedia, tetap ada pertanyaan besar yang layak dijawab secara terbuka: seberapa besar sebenarnya total kewajiban Whoosh setelah restrukturisasi, bagaimana struktur utangnya, serta berapa total pembayaran yang harus ditanggung hingga akhir tenor?
Tenor 80 tahun bukan periode pendek. Artinya, kewajiban tersebut berpotensi melampaui beberapa generasi pemerintahan dan menjadi komitmen fiskal yang harus terus dikelola dalam jangka panjang.
Karena itu, transparansi mengenai struktur utang, bunga, pokok, skema restrukturisasi, sumber pembayaran, serta risiko yang mungkin muncul menjadi penting. Publik berhak mengetahui apakah skema tersebut benar-benar menghasilkan beban yang terkendali atau justru sekadar memperpanjang waktu pembayaran agar kewajiban terlihat lebih ringan setiap tahunnya.
Pemerintah memang menyatakan cicilan tahunan sekitar Rp1 triliun masih mampu ditangani. Namun, kemampuan membayar setiap tahun tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai total beban ekonomi yang harus dipikul negara dalam jangka 80 tahun.
Pada akhirnya, persoalan Whoosh bukan hanya soal kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Ini juga soal bagaimana negara mengelola konsekuensi finansial dari sebuah proyek strategis agar tidak berubah menjadi kewajiban panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pemerintah masih menghitung skema final pengelolaan utang tersebut. Publik kini menunggu satu hal yang lebih penting dari sekadar pernyataan bahwa “uangnya cukup”: angka dan struktur utang Whoosh harus dibuka secara terang agar masyarakat dapat menilai sendiri seberapa besar harga yang harus dibayar negara.







