JAKARTA, KAKINEWS.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Hingga 17 September 2026, penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, patroli, pemantauan titik panas, serta operasi udara termasuk water bombing di Kalimantan Selatan.
Di Kalimantan Tengah, hasil pemantauan menunjukkan terdapat 6.435 titik panas. Dari jumlah tersebut, 182 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 6.217 titik tingkat kepercayaan sedang, dan 36 titik tingkat kepercayaan rendah.
BNPB memperkirakan luas indikatif lahan terbakar di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 16.010,1 hektare.
Sementara di Kalimantan Selatan, penanganan karhutla didukung patroli udara dan operasi water bombing. Hingga 15 September 2026, sebanyak 43 kali operasi water bombing telah dilakukan dengan total sekitar 172.000 liter air yang dijatuhkan.
Di Kalimantan Barat, luas lahan terbakar pada 16 September 2026 tercatat sekitar 122,9 hektare. Dari luasan tersebut, 65,6 hektare telah berhasil dipadamkan, sementara 57,3 hektare masih dalam penanganan.
Pemantauan kualitas udara juga terus dilakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat seiring menurunnya jarak pandang dan meningkatnya konsentrasi partikulat udara.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pencegahan sejak dini menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla.
“Pemadaman dini merupakan langkah efektif sebelum meluasnya kebakaran yang dapat dipengaruhi kondisi cuaca kering di musim kemarau,” kata Berton dalam keterangan BNPB, Kamis (17/9/2026).
Berton juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran.
BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan karhutla di wilayah prioritas. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari BNPB, BPBD, BMKG, serta pemerintah daerah terkait perkembangan karhutla dan kondisi kualitas udara.
